TEMPO Interaktif, Bekasi - Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Maret tahun depan dianggarkan sebesar Rp 70 miliar.
Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana mengatakan dana pembiayaan pemilukada itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2011 dan 2012. "Dana tersebut operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk pemilu," kata Darip, Rabu 7 Desember 2011.
Menurut Darip, dana tersebut banyak dihabiskan untuk operasional, seperti pendataan pemilih, pengadaan alat pemilukada, dan membayar upaya panitia pemilukada.
Termasuk untuk biaya petugas keamanan dan panitia pengawas pemilukada. Tahapan pemilukada Bekasi saat ini adalah verifikasi bakal calon kepala daerah.
Ada tiga pasangan bakal calon yang akan bersaing menjadi bupati dan wakil bupati Bekasi. Mereka adalah pasangan Sa'dudin-Jamalullail yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu pasangan Dari Mulyana-Jejen Sayuti didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura, Pakar Pangan, Partai Bulan Bintang (PBB), Gerindra, dan partai nonparlemen.
Kemudian pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintarja yang didukung Partai Golkar dan Demokrat. "Ketiga pasangan sudah lolos verifikasi, tinggal melengkapi beberapa persyaratan," kata Adi Susilo, Ketua KPU Kabupaten Bekasi.
Menurut Adi, anggaran KPU untuk pelaksanaan pemilukada tidak sampai menelan dana Rp 70 miliar. Tahun ini Pemerintah Daerah hanya mengalokasikan Rp 9,4 miliar, ditambah APBD 2012 dengan jumlah seluruhnya Rp 44 miliar.
Alokasi dana tersebut untuk membiayai pemilukada dengan tiga skenario yang kemungkinan terjadi. Skenario pertama jika pemilukada berlangsung satu putaran kebutuhan anggaran sekitar Rp 27 miliar, putaran kedua Rp 38 miliar, dan skenario ketiga dengan kemungkinan pemungutan suara ulang sebesar Rp 44 miliar.
HAMLUDDIN