Bali Democracy Forum Tak Akan Diformalkan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Bali Democracy Forum (BDF) tidak akan dijadikan sebagai forum formal. “Ini adalah ruang untuk bertukar pikiran secara bebas dan saling berbagi pengalaman,” kata SBY pada jumpa pers BDF di Nusa Dua, Kamis, 8 Desember 2011.

SBY menyatakan hal itu menanggapi kritik bahwa BDF tidak memiliki kekuatan untuk mengikat negara pesertanya. Menurut SBY, mengenai keuntungan BDF diserahkan kepada negara masing-masing peserta. “Yang jelas, pasti ada. Terbukti dengan makin banyaknya negara yang berpartisipasi,” kata SBY.

SBY mengatakan, untuk tahun ke-V, forum akan dirancang lebih besar, mirip dengan sebuah Summit, agar makin memperjelas masalah yang dihadapi kawasan ini dalam mengembangkan demokrasi.

Tujuan awal BDF bukan untuk menghakimi dan menentukan mana yang baik dan buruk dalam berdemokrasi, namun saling menginspirasi berdasarkan pengalaman masing-masing negara. “Tidak ada single model for democracy, tapi semua ingin menerapkannya,” ujarnya.

Seiring dengan prinsip itu, kata SBY, sejumlah perubahan pun terjadi seperti di Myanmar yang sudah melaksanakan pemilu dan Aung San Kyi bisa berpartisipasi. Presiden SBY mendukung demokrasi di Myanmar.

Menurut SBY, proses demokratisasi akan sukses bila semua elemen ikut dilibatkan, terutama elemen yang cukup kuat posisinya. Ia mencontohkan situasi Indonesia di mana TNI bersedia untuk mendukung demokrasi dengan melakukan reformasi internal dan menarik diri dari gelanggang politik.

Para pemimpin juga harus menyadari perubahan di lingkungan sosial politik seperti saat ini, di mana media sosial tumbuh dan makin berperan. “Dengan cara itu, mereka akan paham real voice of the people. Saya pun memakai e-mail dan SMS untuk mengetahui apakah langkah saya disukai atau tidak,” ujarnya.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menegaskan, demokrasi selalu berarti keterlibatan rakyat dalam menentukan masa depannya sendiri. Tidak ada definisi yang sama, tetapi semua sepakat bahwa rakyat harus dijamin hak-haknya. Setiap negara tentu memiliki cara yang berbeda. "Indonesia bisa dijadikan salah satu model dalam penerapan demokrasi dalam kondisi masyarakat yang beragam," kata Hasina yang juga Ketua Bersama BDF.

ROFIQI HASAN