Puan : Soal Capres Kami Patuhi Kata Mega

TEMPO.CO, BANDUNG- Ketua Pelaksana Rakernas PDIP I Puan Maharani mengatakan bahwa semua kader PDIP sepakat bahwa pencalonan presiden akan menunggu petunjuk dari Ketua Umum Megawati Sukarno Putri. Menurutnya, ketentuan ini sesuai dengan hasil Kongres III PDIP di Bali 2010 lalu.

"Masalah Capres dan Cawapres 25 DPD sampai saat ini sepakat sesuai dengan hasil kongres Bali lalu" ujar Puan kepada wartawan di arena Rakernas I PDI Perjuangan di Bandung, 13 Desember 2011." Kami menyerahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapapun yang maju itu wewenang Ketua Umum,"

Menurut Puan, dalam rakernas ini ada 25 DPD yang menyampaikan kesepakatannya dalam pandangannya di rapat pleno yang masih berlangsung hingga saat ini. "Dari 33 DPD, sampai saat ini sudah 25 DPD yang menyampaikan pandangannya," ujarnya.

Ia melanjutkan, semua kader mengaku akan siap menerima semua keputusan Megawati soal pencalonan presiden. Mereka yakin jika calon yang akan dipilih oleh Megawati adalah calon terbaik partai banteng. "Kami yakin calon terbaiklah yang akan maju dan kami tidak akan mempertentangkan," ujarnya.

Saat ditanya apakah ia bersedia jika Megawati menunjuknya sebagai calon presiden, Puan pun berkelit. "Ibu belum ngomong, nanti kalau ibu ngomong saya kasih tahu yah," ujarnya santai.

Nama Puan Maharani sendiri digadang sebagai salah satu calon yang disiapkan oleh PDIP untuk maju sebagai calon presiden. Putri dari Megawati dan Taufik Kiemas ini digadang akan meneruskan tampuk kepemimpinan trah Soekarno di partai banteng. Nama Puan mencuat setelah Taufik Kemas beberapa waktu lalu sempat meminta Megawati untuk tak lagi maju dalam pemilihan calon presiden yang akan datang.

Namun, sampai saat ini Megawati belum memberikan sinyal apakah ia akan maju atau mengizinkan putrinya untuk maju dalam pencalonan presiden.

Puan mengatakan, soal pencalonan presiden memang tak menjadi agenda pembahasan dalam rapat kerja ini. Ia mengatakan, PDIP baru membicarakan soal pemenangan pemilu legislatif dalam rapat kerja ini. "Dalam pandangannya, semua DPD juga mengatakan siap memenangkan pemilu 2014," ujarnya.

Selain soal pemenangan pemilu dan pencalonan presiden, lanjutnya, isu soal perbatasan, penyelesaian masalah Papua dan soal penolakan terhadap pembukaan keran impor juga mencuat dalam pandangan DPD.

"Ketua DPD PDIP yang juga Gubernur Kalimantan Barat meminta agar PDIP bisa menjaga keadulatan NKRI terhadap upaya pencaplokan batas wilayah di Kalimantan. Karena itu, kami akan menugaskan Komisi I, II dan juga III DPR RI untuk terus memperjuangkan kedaulatan NKRI," jelasnya.

Sementara DPD Papua meminta PDIP memperjuangkan pengembalian kedamaian dan keamanan di bumi Cendrawasih. "Masalah Papua tidak akan selesai jika menggunakan kekerasan. Jangan ada lagi referendum dan lepasnya wilayah Indonesia," ujarnya.

Sementara DPD PDIP Yogyakarta meminta PDIP memastikan pembahasan RUU Keistimewaan DIY selesai secepatnya. "Dan kami tetap pada sikap kami mendukung Yogyakarta dengan keistimewaannya bahwa Gubernur Yogyakarta adalah Sultan," tandasnya.

FEBRIYAN