Alokasi Belanja Modal Tak Terserap Rp 70 Triliun  

TEMPO.CO, Jakarta - Alokasi belanja modal yang belum terserap mencapai sekitar Rp 70 triliun. Dewan Perwakilan Rakyat menyayangkan rendahnya penyerapan tersebut. "Sangat disayangkan belanja modal baru terealisasi separuhnya," kata anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Kemal Azis Stamboel, melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 15 Desember 2011.

Menurut dia, rendahnya penyerapan belanja modal di antaranya adalah belanja modal untuk infrastruktur, terutama untuk irigasi, jalan, dan jembatan. Padahal, belanja modal adalah investasi penting untuk menjadi fondasi penopang pertumbuhan, memperbaiki sistem logistik, meningkatkan ketahanan pangan, dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan. 

Kemal menyatakan masalah lahan dan procurement adalah masalah klasik yang sudah diidentifikasi pemerintah tahun lalu. "Sayang pembenahannya sangat lambat," ucapnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan per 30 November 2011, belanja modal baru terealiasasi sebesar Rp 66,5 triliun atau 47,3 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 140,95 triliun. Data terakhir, hingga 14 Desember 2011 anggaran belanja modal pemerintah baru terserap 52 persen.

Menurut Kemal, dengan sisa waktu 15 hari ke depan, maka kemungkinan penyerapan anggaran belanja modal akan berada di bawah level 70 persen. "Ini lebih buruk dari tahun lalu yang masih di atas 80 persen," kata dia.

Selain itu, akan ada potensi sekitar Rp 50 triliun belanja modal yang gagal terealisasi pada tahun ini. "Dan ini tentu jumlah yang tidak kecil untuk pembangunan kita," ujar Kemal. Pemerintah pun diminta untuk tetap memaksimalkan sisa waktu yang ada. "Yang penting belanja modal yang sudah dialokasikan bisa optimal tereksekusi dan prudent."

Secara keseluruhan, menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, per 30 November 2011, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 1.001,2 triliun atau 75,8 persen dari pagu APBN-Perubahan 2011 yang sebesar Rp 1.320,75 triliun. Sedangkan anggaran belanja itu meliputi belanja pegawai yang telah terealisasi sebesar Rp 158,9 triliun atau 86,9 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 182,87 triliun dan belanja barang sebesar Rp 81,9 triliun atau 59,5 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 142,82 triliun.

"Kita harapkan kondisi yang buruk ini tidak terulang ke depan," ucap Kemal. Ke depannya, kata dia, peran APBN dalam perekonomian diharapkan lebih baik.  Menurutnya, belanja APBN sangat penting sebagai stimulus untuk mendorong perekonomian di tengah penurunan daya saing, penurunan kemudahan berusaha, penurunan IPM, dan juga mahalnya biaya logistik nasional. "Apalagi tahun depan ancaman dampak krisis dan resesi global akan lebih signifikan," ujar Kemal.

PRIHANDOKO