Paspor di Tangan, Thaksin Segera Pulang  

TEMPO.CO, Bangkok - Menteri Luar Negeri Thailand Surapong Tovichaikul kemarin mengakui telah mengeluarkan perintah untuk menerbitkan kembali paspor mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Paspor diberikan melalui Duta Besar Thailand di Abu Dhabi pada Oktober lalu.

Dengan begitu, Thaksin dapat kembali masuk ke negaranya setelah sekitar empat tahun tinggal di pengasingan karena menolak menjalani hukuman dua tahun penjara atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Surapong, perintah pencabutan sanksi untuk menahan paspor Thaksin dilakukannya setelah ia mendapat surat dari Departemen Bidang Konsuler melalui sekretaris tetap departemen itu. Surapong disarankan mencabut sanksi itu karena Thaksin mengajukan paspor barunya ke Duta Besar Thailand di Abu Dhabi, tempat ia bermukim selama pelarian.

Lagi pula, menurut Departemen Bidang Konsuler itu, sebenarnya pencabutan paspor Thaksin sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Kasit Piromya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva pada 12 April lalu.

Surapong menjelaskan pemerintah Thailand berpendapat kepulangan Thaksin tidak akan menimbulkan masalah bagi negara tersebut ataupun negara-negara lainnya. Penerbitan paspor, ujar dia, sebagai hadiah tahun baru untuk Thaksin.

Sebelumnya kelompok oposisi telah mensinyalir pemerintah Yingluck akan menerbitkan paspor bagi Thaksin agar bisa kembali pulang dengan alasan merayakan pernikahan anaknya pada akhir tahun ini. Namun Yingluck membantah rencana pemberian paspor kepada abang kandungnya itu.

Pada 2 Desember lalu, Surapong mengatakan kementeriannya segera mengeluarkan paspor untuk Thaksin. Juru bicara Partai Demokrat, Chavanond Intarakomalyasut, kemarin mengatakan buron Thaksin telah lama memegang paspor barunya. Hal itu dia ketahui setelah menerima pesan di e-mail-nya yang dikirim oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand yang menggunakan nama samaran “Buakaew Saiphanmai” (darah baru di kementerian). Pesan itu menyebutkan kementerian telah menerbitkan paspor untuk Thaksin pada 31 Oktober. Yingluck lagi-lagi menolak menanggapi pemberian paspor tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Thani Thongphakdi, mengatakan paspor yang diberikan hanya paspor biasa. “Tidak ada kaitannya dengan ekstradisi atau apakah dia tidak bersalah. Ini hanya terkait dengan kewarganegaraannya,” ujarnya kepada wartawan.

BANGKOK POST | ASIA ONE | MARIA RITA