Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tahun 2011, Aksi Koboi Polisi Tewaskan 16 Orang

image-gnews
Sejumlah Satpol PP membongkar sekitar 90 bangunan liar yang menempati lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kober di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta (14/12). Penertiban tersebut untuk merevitalisasi lahan TPU yang 10% dari 4 hektare lahannya dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha. TEMPO/Tony Hartawan
Sejumlah Satpol PP membongkar sekitar 90 bangunan liar yang menempati lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kober di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta (14/12). Penertiban tersebut untuk merevitalisasi lahan TPU yang 10% dari 4 hektare lahannya dijadikan tempat tinggal dan tempat usaha. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kasus pembantaian warga Mesuji, Lampung, seperti menguak banyaknya korban kekerasan dari aparat keamanan. Indonesia Police Watch mendata korban kekerasan polisi dengan menggunakan senjata api mencapai angka 16 korban tewas dan 69 korban luka-luka di sepanjang tahun 2011. "IPW prihatin dengan banyaknya korban aksi koboi anggota polisi ini," kata Neta S. Pane, Ketua Presidium IPW, Minggu, 18 Desember 2011.

Neta menyatakan ada dua kategori tindakan aksi koboi yang kerap dilakukan polisi. Pertama, aksi main tembak yang terjadi di sekitar wilayah tambang dan kawasan perkebunan. "Terutama pada saat warga sedang memperjuangkan hak mereka dalam sengketa dengan pengusaha tambang atau perkebunan," ujarnya. Sedangkan yang kedua merupakan aksi salah tembak yang kerap terjadi saat polisi sedang mengejar pelaku tindak kriminal.

IPW pun secara khusus menyoroti korban pembantaian warga Mesuji, Lampung, dan Sumatera Selatan, yang tidak mendapatkan bantuan polisi. "Sampai dengan 17 November 2011, korban belum mendapatkan bantuan biaya perawatan dari Polri. Padahal mereka menjadi korban penembakan membabi buta aparat keamanan di Lampung," kata Neta.

Kasus Mesuji ini sedang dalam penelusuran tim pencari fakta yang dibentuk DPR dan juga pemerintah. IPW menduga kasus tersebut tidak masuk dalam penanganan polisi akibat uang senyum yang diberikan dari perusahaan tertentu. "Polisi cenderung membiarkan dirinya menjadi satpam yang menghamba pada perusahaan yang membayarnya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kasus Mesuji, aparat keamanan diduga menerima honor dari PT Silva Inhutani. Perusahaan ini diduga menjadi penyebab pembantaian warga Mesuji akibat adanya perluasan areal perusahaan yang masuk ke daerah hunian warga. PT Silva mengklaim ada honor yang kerap diberikan kepada aparat keamanan untuk mengamankan lahannya.

EZTHER LASTANIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

5 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.


KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

Pegiat HAM Desak Revisi Peradilan Militer
KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.


Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Gambar tangkapan video menunjukkan adegan serial Netflix berjudul
Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.


2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

Ilustrasi TNI. ANTARA
2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.


Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi. Youtube Antara
Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.


Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

Keduanya menyepakati bentuk pertanggungjawaban Guyum setelah menampar adalah meminta maaf secara tertulis kepada Fery, institusi, dan PT Angkasa Pura.


Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

Jumat malam, polisi melepas Guyum setelah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman dengan Fery.


Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

Guyun mengaku salah dan meminta maaf atas penamparan yang dilakukannya. "Proses damai berjalan lancar tanpa ada intervensi pihak manapun."


LBH Minta Hakim Hadirkan Korban Dugaan Penyiksaan oleh Polisi

6 Juni 2017

ilustrasi hukum dan pengadilan. AFP PHOTO/Getty Images/ DAMIEN MEYER
LBH Minta Hakim Hadirkan Korban Dugaan Penyiksaan oleh Polisi

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta menghadirkan tersangka kasus pencurian motor yang diduga disiksa polisi.


Pos Polisi Monas Barat Diduga Dirusak Rombongan Tentara

26 Mei 2017

TEMPO/Fahmi Ali
Pos Polisi Monas Barat Diduga Dirusak Rombongan Tentara

Rombongan tentara lebih besar datang lagi sekitar pukul 23.30. Rombongan itu terdiri atas sepuluh orang. Satu di antaranya "mengacak-acak" pos polisi.