Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mabes Polri Evaluasi Personel yang Melanggar  

image-gnews
Seorang mahasiswa pengunjuk rasa yang terlibat bentrok dalam aksi di Jalan Raya Diponegoro saat di tangkap oleh petugas kepolisian, Jakarta, Rabu (14/12). Demonstrasi yang dimulai sejak siang hari ini merupakan aksi solidaritas lanjutan dari aksi bakar diri Sondang Hutagalung. Mereka menuntut agar pemerintah segera menuntaskan berbagai kasus hak asasi manusia, korupsi serta penuntasan kemiskinan rakyat Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah
Seorang mahasiswa pengunjuk rasa yang terlibat bentrok dalam aksi di Jalan Raya Diponegoro saat di tangkap oleh petugas kepolisian, Jakarta, Rabu (14/12). Demonstrasi yang dimulai sejak siang hari ini merupakan aksi solidaritas lanjutan dari aksi bakar diri Sondang Hutagalung. Mereka menuntut agar pemerintah segera menuntaskan berbagai kasus hak asasi manusia, korupsi serta penuntasan kemiskinan rakyat Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri menyatakan siap mengevaluasi dan mengidentifikasi personelnya yang telah terlibat pelanggaran hukum dan etik pada 27 Desember 2011 mendatang. Evaluasi ini untuk menjawab maraknya kasus kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum.

Hal ini diungkap oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian, Saud Usman Nasution, usai berbicara dalam seminar di kampus Universitas Indonesia, Depok, Senin, 19 Desember 2011. “Kami akan melakukan evaluasi dan identifikasi mengenai personel kami yang terlibat kasus pada 27 Desember nanti,” kata Saud.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat seperti tak pernah berhenti. Beberapa kasus terus-menerus muncul, mulai dari kasus penyiksaan terhadap warga Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, kasus pemukulan mahasiswa, kasus penyerangan terhadap pekerja bantuan hukum LBH Jakarta, dan masih banyak lagi kekerasan yang lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saud mengatakan akan memproses secara hukum aparatnya yang melakukan pelanggaran, bukan hanya melalui sidang kode etik. “Pada dasarnya, Polri tunduk pada hukum sipil. Jadi, kami tentu akan memproses aparat yang melakukan pelanggaran pidana di pengadilan umum,” tegas Saud. 

ANANDA WARDHIATI TERESIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

47 menit lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

5 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.


KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

Pegiat HAM Desak Revisi Peradilan Militer
KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.


Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Gambar tangkapan video menunjukkan adegan serial Netflix berjudul
Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.


2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

Ilustrasi TNI. ANTARA
2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.


Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi. Youtube Antara
Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.


Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

Keduanya menyepakati bentuk pertanggungjawaban Guyum setelah menampar adalah meminta maaf secara tertulis kepada Fery, institusi, dan PT Angkasa Pura.


Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

Jumat malam, polisi melepas Guyum setelah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman dengan Fery.


Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

Guyun mengaku salah dan meminta maaf atas penamparan yang dilakukannya. "Proses damai berjalan lancar tanpa ada intervensi pihak manapun."


LBH Minta Hakim Hadirkan Korban Dugaan Penyiksaan oleh Polisi

6 Juni 2017

ilustrasi hukum dan pengadilan. AFP PHOTO/Getty Images/ DAMIEN MEYER
LBH Minta Hakim Hadirkan Korban Dugaan Penyiksaan oleh Polisi

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diminta menghadirkan tersangka kasus pencurian motor yang diduga disiksa polisi.