Terlibat Terorisme, Irak Tahan Wakil Presidennya

TEMPO.CO , Pemerintah Irak yang dikuasai kelompok Syiah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Wakil Presiden Tareq al-Hashimi yang berasal dari Sunni.

Dalam surat tersebut al-Hashimi didakwa terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme terhadap pejabat pemerintahan. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Adil Daham, kepada wartawan, Senin, 19 Desember 2011, dalam siarannya, televisi pemerintah juga mengudarakan berita masalah penahanan al-Hashimi.

Gejala perpecahan di tubuh pemerintahan Irak mulai tampak setelah Amerika Serikat menyatakan akan mengakhiri masa pendudukannya yang telah berlangsung sembilan tahun. Perpecahan itu bersumbu pada masalah sektarian, yakni perselisihan antara kelompok Syiah dan Sunni.

Hashimi meninggalkan Bagdad, Ahad,18 Desember 2011, untuk kunjungan semi resmi ke kawasan warga Kurdi. Hasil penyelidikan pengadilan menyebutkan bahwa Hashimi tak boleh meninggalkan Irak.

Sejak 2003, Amerika Serikat memimpin pasukan sekutu untuk menggulingkan Saddam Husein dan Partai Baath yang didominasi Sunni, sebuah kelompok minoritas di Irak. Hashimi merupakan salah satu pemimpin Sunni. Dia mendapatkan dukungan dari blok politik Iraqiya, yang diduga ikut serta dalam unjuk rasa parlemen atas kontrol pos-pos kunci oleh Perdana Menteri Naouri al-Maliki asal Syiah.

Dalam laporannya dari Bagdad, wartawan Al Jazeera Omar al-Saleh mengatakan saat ini Irak mengalami krisis politik cukup keras. "Pemerintah katakan penahanan ini tak ada hubungannya dengan penarikan pasukan Amerika Serikat, juga tak ada kaitannya dengan konsolidasi Perdana Menteri dalam memegang kekuasaannya," ujarnya. Sebaliknya, jelas Saleh, kelompok blok al-Iraqiya tempat Hashimi bernaung secara politis menuduh Maliki mencoba menjadi seorang diktator.

AL JAZEERA | CHOIRUL