Pemerintah Diminta Beri Insentif Produk Dalam Negeri  

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meminta pemerintah memberikan insentif pada produk domestik. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan produk impor dari berbagai negara karena mengalami perlambatan ekonomi.

"Pemerintah harus perhatikan hal ini, " ujar peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Umi Karomah Yaumidin, saat paparan outlook perekonomian Indonesia di kantor LIPI, Jakarta, Kamis, 22 Desember 2011.

Dalam paparannya, LIPI menilai pemerintah perlu meningkatkan fokus dalam memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Di antaranya dengan cara menjaga stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan sumber daya manusia. "Ini sebagai prasyarat dasar," katanya.

Umi Karomah menegaskan pemerintah pun perlu mengkaji sektor yang mendapatkan fasilitas tax allowance ataupun tax holiday. Serta pembebasan bea masuk untuk beberapa sektor strategis di saat perlambatan ekonomi yang bisa membuat pertumbuhan dalam negeri hanya 6,3 persen. "Selama ini, pemerintah masih memberikan. Tapi saat pengusaha mengajukan, prosedurnya masih berbelit."

LIPI meminta pemerintah untuk memanfaatkan invesment grade agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terutama sektor riil. "Kenaikan peringkat utang harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan investasi," ujarnya

Peneliti LIPI, Wijaya Adi, menegaskan pemerintah perlu memperhatikan dan memantau sektor perdagangan atau harga komoditas, portofolio atau investasi langsung, dan sektor perbankan agar guncangan ekonomi Eropa tidak terlalu besar ke dalam negeri. "Apalagi jika Singapura yang investasinya terbesar di Indonesia terkena imbas akan berdampak pada guncangan di dalam negeri," katanya.

ALWAN RIDHA RAMDANI