Ratusan Korban Banjir Gugat Yingluck ke Pengadilan

TEMPO.CO, BANGKOK:- Sebanyak 352 korban banjir bandang kemarin mengajukan petisi ke Pengadilan Pusat Administrasi untuk menggugat Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dan pejabat tinggi lainnya. Mereka menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka derita akibat banjir.

Asosiasi Stop Pemanasan Global mewakili seluruh korban dalam gugatan tersebut. "Ini menjadi kasus yang bersejarah," kata Ketua Asosiasi Stop Pemanasan Global, Srisuwan Janya, Rabu 21 Desember 2011.

Peristiwa ini menjadi yang pertama kali terjadi dalam sejarah penegakan hukum di Thailand. Selain Yingluck, para korban menggugat Menteri Kehakiman Pracha Promonok, Komandan Operasi Pemulihan Banjir, Menteri Agrikultur Theera Wongsamut, Gubernur Bangkok Sukhumbhand, dan pejabat dari 11 lembaga lainnya.

Para pejabat pemerintah ini dinilai bertanggung jawab atas kerusakan akibat kesalahan, pembiaran, dan keteledoran dalam melakukan operasi pemulihan banjir. Mereka bersama-sama diminta untuk membayar seluruh biaya ganti rugi.

Setiap warga yang menggugat meminta ganti rugi untuk tahap pertama tak lebih dari 100 ribu bath, meski ada juga yang mengajukan permintaan lebih besar.

Para penggugat selanjutnya meminta pemerintah memberikan alat ukur yang jelas untuk meyakinkan rakyat bahwa pemerintah akan mampu mengatasi banjir seperti terulang kembali nantinya. Rakyat, ujar petisi itu, diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam operasi penanggulangan banjir.

Pemerintah juga diminta menyediakan dana sedikitnya 2 miliar bath setiap tahun--mengikuti tingkat inflasi tahunan--untuk dana kesejahteraan dan rehabilitasi korban banjir. Rakyat Thailand, ujar para penggugat, diperbolehkan turut serta dalam pengelolaan dana.
Banjir terburuk dalam setengah abad terakhir menerjang Thailand pada Oktober lalu. Ribuan orang mengungsi dan sejumlah industri terpaksa menghentikan aktivitas produksinya karena pabrik-pabrik terendam air selama berhari-hari.

| BANGKOK POST | THE NATION | MARIA RITA