Survei : Pemuda Miliki Nasionalisme Tinggi  

TEMPO.CO, Jakarta - Pemuda Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Ukuran ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Yayasan Genta Pemuda Indonesia. Indikator survei meliputi ketidaksetujuan terhadap konsep negara federal, keinginan memproteksi aset negara, dan sikap memprioritaskan kepentingan bangsa.

“Semangat nasionalisme tinggi meski terdapat kekecewaan terhadap kinerja pemerintah,” ungkap Arif Mustofa, peneliti utama Genta Pemuda Indonesia, dalam presentasi hasil survei yang bertajuk Pemahaman dan Pandangan Nasionalisme Elite Pemuda, Kamis, 22 Desember 2011.

Survei melibatkan 421 responden dari 33 propinsi di seluruh Indonesia. Para responden merupakan pengurus organisasi pemuda yang terdaftar di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka memegang jabatan ketua umum, sekretaris, bendahara, atau ketua bidang dalam organisasi. Pengumpulan data dilakukan dalam dua periode, yaitu 25 Oktober-8 November 2011 dan 2-10 Desember 2011.

Mayoritas responden menolak konsep negara federal. Sebanyak 30,2 persen responden sangat tidak setuju jika bangsa Indonesia dipecah menjadi negara federal. Sedangkan 38 persen menyatakan tidak setuju dan 8,6 persen yang menyatakan setuju. Menurut Arif, jawaban ini memperjelas posisi pemuda Indonesia yang masih memiliki konsep kebangsaan dan kesatuan yang tinggi. “Mereka masih menjunjung tinggi konsep negara kesatuan republik Indonesia,” jelas Arif.

Sementara itu, sebanyak 62,5 persen responden memandang perlunya pembatasan investasi asing. Sebanyak 17,3 persen menilai investasi asing merupakan pemikiran Neoliberalisme dan 16,4 terbuka kepada investasi asing dengan syarat pembagian keuntungan yang adil. Hanya 3,8 persen responden yang menganggap investasi asing dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Ini menyiratkan adanya keinginan untuk melindungi aset dalam negeri dari tangan asing,” lanjut Arif.

Namun demikian, para pemuda tersebut masih menampakkan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 93,6 persen responden menganggap bahwa peran pemerintah dalam mengatasi konflik antar-agama masih belum maksimal. Mereka juga menilai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah masih buruk (37,5 persen), sementara 15,2 persen responden menganggap pemenuhan kebutuhan hak dasar sangat buruk, dan 19,2 persen menganggap cukup. Hanya 13,1 persen pemuda menganggap kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat sangat baik dan 15 persen menganggap baik.

Selain tidak puas dengan pemerintah, para pemuda menganggap sistem demokrasi yang berlaku saat ini masih jauh dari harapan. Sebanyak 40,3 persen responden menganggap sistem demokrasi saat ini berlaku sama buruknya dengan masa Orde Baru. Sebanyak 27,4 persen menganggap demokrasi yang berlaku sekarang lebih buruk. Sisanya, 32,3 persen yang menganggap demokrasi yang sekarang lebih baik.


ANANDA W. TERESIA