Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangunan Sektor Pertanian Makin Turun  

image-gnews
Petani Desa Pabuaran Purwokerto Utara sedang memanen padi di sawahnya, Jumat (4/11). Harga gabah kering panen mencapai Rp 4.300 perkilogram. Usai panen, petani akan langsung mengolah tanahnya untuk ditanami kembali. TEMPO/Aris Andrianto
Petani Desa Pabuaran Purwokerto Utara sedang memanen padi di sawahnya, Jumat (4/11). Harga gabah kering panen mencapai Rp 4.300 perkilogram. Usai panen, petani akan langsung mengolah tanahnya untuk ditanami kembali. TEMPO/Aris Andrianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat masalah pertanian sekaligus guru besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unversitas Lampung, Bustanul Arifin mengatakan, semakin maju perekonomian suatu negara, maka pembangunan di sektor pertanian akan menurun. Sebab, pemerintah akan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara.

"Di Indonesia sendiri, sektor pertanian sering diartikan salah oleh ekonom makro yang tidak paham transformasi struktural sehingga menimbulkan anggapan bahwa sektor pertanian tidak penting atau tidak perlu diproteksi," kata Bustanul dalam Diskusi "Kebijakan Pertanian di Tengah Pragmatisme Politik" di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2011.

Pembangunan ekonomi di Indonesia, lanjutnya, ditandai dengan penurunan pangsa (share) sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB). Juga rendahnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pangsa industri dan jasa.

Tercatat, pangsa PDB di sektor pertanian pada 2000 sebesar 17 persen, turun pada 2011 menjadi sebesar 15,7 persen, atau lebih kecil dari sektor industri sebesar 35,3 persen dan jasa 49,0 persen. Namun, Penurunan ini tak diikuti orang yang bertenaga kerja di sektor pertanian.

Terbukti 42,5 persen pangsa tenaga kerja pada 2011 masih bekerja di sektor pertanian, dan sisanya 57,5 persen bekerja di sektor lain. Implikasinya karena beberapa hal seperti, sektor industri yang tak berkembang sehingga tak menyerap limpahan tenaga kerja.

"Banyak tenaga kerja yang menjadi TKI ke Malaysia. Ini karena beban sektor pertanian amat berat menopang tenaga kerja," ungkapnya.

Menurut dia, penurunan pangsa tenaga kerja ini mengindikasikan ekonomi belum menyerap pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Kalaupun ada pemindahan tenaga kerja, hanya lebih kepada faktor dorongan. Artinya masyarakat desa seperti dipaksa pergi ke kota untuk mencari kerja. Padahal seharusnya sektor modern di kotalah yang mampu menarik tenaga kerja terampil sehingga pembangunan ekonomi berjalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Prosesnya tidak lengkap dan tidak ada strategi besar membangun ekonomi negara," kata dia. Sehingga, pendidikan dan keterampilan di sektor pertanian menjadi hal yang wajib.

Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian, Viva Yoga Mauladi, menyatakan, pemerintah tidak serius mengurusi sektor pangan karena kebijakan kepemimpinan tidak fokus ke sektor pertanian. Seharusnya kebijakan pangan tidak masuk ke ranah politis.

"Sekarang kondisinya sudah masuk ke politik. Akibatnya, Indonesia sudah memasuki tahap krisis pangan yang bisa dilihat dari banyaknya impor produk pertanian, khususnya pangan," jelas politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu.

Program revitalisasi pertanian yang digagas pemerintah banyak tidak terealisasi. Hal ini membuat komoditas sektor pertanian tak mampu menghasilkan produksi yang maksimal. "Tiap tahun pemerintah mengeluarkan sekitar Rp 50 triliun untuk membeli komoditas pangan, seperti jagung, beras, gandum, garam, dan yang lainnya," ujar Viva.

ROSALINA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

15 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

3 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

48 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

55 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

56 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?


Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian dengan smart farming. Bagaimana strateginya?