Polisi Didesak Evaluasi Penanganan Massa  

TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy meminta kepolisian mengevaluasi soal prosedur penanganan massa dan huru-hara. Menurutnya, Polri seharusnya lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang represif dalam penanganan masalah konflik antara masyarakat dan perusahaan.

"Polri harus segera berbenah. Mereka perlu benar-benar melakukan reformasi diri. Utamanya, persoalan penanganan massa dan huru hara," ujarnya kepada ketika dihubungi di Jakarta, Ahad 25 Desember 2011.

Desakan PKS ini menyusul maraknya penanganan massa yang berujung pada bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat. Kemarin dua orang aktivis mahasiswa di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, meregang nyawa setelah bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrokan terjadi setelah sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat memprotes izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara.

Dua pekan lalu masyarakat juga digemparkan dengan aduan masyarakat Lampung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka mengadukan tindak pembantaian terhadap sekitar 30 orang di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Sebelumnya aksi bentrok aparat versus masyarakat juga terjadi di Papua.

Aboe menilai rentetan kejadian ini menunjukkan polisi sebagai aparat negara gagal melaksanakan tugasnya mengelola keamanan aksi unjuk rasa. Selain itu ia juga menilai polisi gagal dalam melakukan tugasnya menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan perusahaan. "Kegagalan ini menambah daftar hitam penanganan massa oleh Polri," ujarnya.

Ia menambahkan, polisi seharusnya lebih mengedepankan pendekatan dialog dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dan mencari solusi meredakan suasana. Menurutnya, tak seharusnya pistol dan peluru yang dibeli dengan pajak masyarakat justru digunakan untuk menembaki masyarakat sendiri. "Mereka bukan teroris, bukan pula perampok uang negara, jadi jangan represif. Polri seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif kepada rakyat, jangan selalu menyalakkan senapan kepada rakyat jelata," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pihak Mabes Polri menyelidiki kejadian ini dan mencopot bahkan memecat pejabat kepolisian yang bertanggung jawab di sana seperti Kapolda dan Kapolres Bima. "Kalau perlu seperti di Meksiko yang memecat 900 polisi bermasalah dan menggantikan fungsinya dengan angkatan laut," ujarnya.

FEBRIYAN