TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya indikasi pelanggaran prosedur oleh kepolisian ketika menangani unjuk rasa warga di Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Komisi menemukan polisi menembak dengan menggunakan peluru tajam, selain peluru karet, dalam kejadian yang berlangsung pada Sabtu, 24 Desember 2011 itu
Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim mengatakan informasi adanya kesalahan prosedur ini diperoleh Komnas dari laporan masyarakat dan video rekaman saat bentrokan terjadi. "Penembakan itu tidak sesuai dengan prosedur karena anggota polisi menembak lurus ke kerumunan massa," kata Ifdhal di kantornya di Jakarta kemarin.
Menurut dia, Komnas HAM juga menyimpulkan ada pelanggaran hak asasi dalam kasus tersebut. "Namun kami belum dapat menyimpulkan apakah hal itu masuk kategori pelanggaran HAM berat atau tidak," ujarnya. Indikasi pelanggaran HAM itu karena ada warga yang meninggal, luka-luka, serta menjadi korban kekerasan dan intimidasi petugas.
Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar. Ia menyatakan polisi melanggar prosedur tetap dalam kasus Bima. Menurut Haris, polisi seharusnya menggunakan water cannon (tembakan air) untuk membubarkan massa.
Selain itu, kata Haris, polisi semestinya bersenjata tameng, pentungan, dan tembakan gas air mata. "Polisi tidak boleh menembak meski dengan peluru hampa," kata Haris di kantor Walhi, Mampang, Jakarta, kemarin.
Haris juga mengatakan, jika situasi tidak terkendali, alat-alat pelengkap polisi itu harus dihadirkan. Dalam aksi itu, kata dia, polisi juga seharusnya masuk ke kerumunan massa untuk membubarkan. Jika tidak memungkinkan, kata Haris, polisi bisa menggunakan tembakan air. "Bukan dengan membunuh," kata dia.
Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, memberi penilaian yang sama. Dosen Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian ini menyatakan penanganan huru-hara di Bima salah. Penggunaan peluru tajam, kata dia, hanya untuk membubarkan massa yang menyalahi aturan.
Penggunaan peluru tajam, kata Bambang, dapat dibenarkan jika polisi itu terancam nyawanya. Kalau polisi hendak dibacok, kata dia, dan parang itu ada di depan muka, barulah polisi menggunakan peluru tajam. “Istilah dalam hukum, polisi dalam keadaan overmatch, terpaksa dia," kata dia ketika ditemui Tempo kemarin.
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal Arif Wachyunadi, Sabtu lalu, menyatakan pembubaran aksi unjuk rasa ini adalah alternatif terakhir setelah pengunjuk rasa memblokade pelabuhan. Ia mengatakan aksi massa telah berlangsung sejak Senin, 19 Desember lalu, dan mengganggu ketertiban umum.
Akibatnya, orang dan kendaraan tidak bisa menyeberang. “Penanganannya sudah melalui tahapan pola 4P, yakni pelayanan, pengendalian, penanggulangan, penindakan,” katanya.
DIMAS SIREGAR | NUR ALFIYAH | SUPRIYANTHO K | FEBRIYAN | RUSMAN P
