Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekening Gendut PNS Diduga untuk Danai Politik  

image-gnews
Dok. TEMPO
Dok. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek membenarkan adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai penampungan dana anggaran belanja daerah di rekening pribadi pejabat atau pegawai keuangan pemerintah daerah.

“Itu bukan laporan, tapi pemberitahuan Ketua PPATK kepada kami pertengahan tahun ini,” kata Donny-- begitu Raydonnyzar biasa dipanggil--dalam percakapan dengan Tempo, beberapa waktu lalu.

Meski demikian Kementerian Dalam Negeri, lanjut Donny, tidak memiliki data terperinci transaksi keuangan mencurigakan tersebut. “Yang boleh meminta hanya aparat penegak hukum,” ujarnya.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf tak membantah adanya 2.392 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berhubungan dengan pejabat di pemerintah daerah. Lembaga ini menyebut setidaknya transaksi yang diduga tindak pencucian uang itu melibatkan 1.287 rekening bendahara pemerintah daerah, 376 rekening bupati dan pejabat daerah, serta 729 rekening pegawai pengelola keuangan daerah.

Sumber Tempo menuturkan, miliaran duit negara itu ditilap dengan modus penarikan dan pencairan dana dari rekening bendahara lantas disetorkan kepada rekening milik pribadi. “Yang memindahkan bisa bendahara, kepala seksi bagian pembangunan, atau pegawai yang mengelola penerimaan pajak,” kata sumber Tempo di instansi pemerintahan.

Anggaran yang ditarik itu, kata sumber, diinvestasikan, sehingga menghasilkan bunga yang akan diambil untuk kepentingan pribadi. Modus lain yang biasa digunakan para pejabat daerah adalah mencairkan dana tunai dari rekening kas daerah. Besarnya sekitar Rp 500 juta sampai Rp 20 miliar dari rekening kas daerah. Para pelaku transaksi ini merata dari pegawai golongan IIIB sampai gubernur.

Menurut Donny, pemindahan anggaran belanja negara ke rekening pribadi melanggar hukum meski sifatnya hanya sementara. “Transittory pun dilarang,” ujarnya. Pun demikian jika mengambil keuntungan berupa bunga dari dana menginvestasikan dana belanja daerah. “Seharusnya bunga dimasukkan dalam ke kas umum daerah,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Donny menduga pola "penilepan" anggaran belanja itu pada akhirnya bisa dipakai pejabat daerah untuk mengongkosi kegiatan politik. Pejabat daerah yang juga tokoh partai politik, kata Donny, mencari dana politik melalui investasi anggaran negara. "Ini dampak pemilihan kepala daerah langsung yang membuat ongkos politik menjadi mahal," katanya.

Kementerian Dalam Negeri, kata Donny, hanya menindaklanjuti temuan PPATK berupa penerbitan dan mengirimkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia agar lebih tertib dalam administrasi keuangan. “Kami hanya membina dan mengawasi,” ujarnya. Aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam pemindahan dana belanja daerah, menurut Donny, menjadi kewenangan aparat hukum untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil mengatakan institusinya telah mengaudit putaran dana pada Partai Politik selama 2007 hingga 2010. Hasilnya ditemukan dana sebesar Rp 300 triliun yang merupakan anggaran negara baik di pusat maupun daerah yang penggunaannya diduga untuk dana politik. Menurut Rizal dana tersebut dicairkan proyek bantuan sosial, hibah, dan sumbangan pribadi. “Sebagian besar didesain dari proyek anggaran negara,” ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan, lanjut Rizal, pernah menemukan beberapa pengelolaan APBD di beberapa provinsi dan kabupaten yang didesain untuk memberikan dana kepada partai politik. Alokasi dana yang didesain sebagian besar bernama mata anggaran hibah dan bantuan sosial. “Saya tidak sebut nama daerahnya,” katanya. Dana hibah dan bantuan sosial tersebut mencapai Rp 150 miliar, Rp 384 miliar, Rp 531 miliar, Rp 391 miliar, dan Rp 67 miliar. “Ini larinya ke orang-orang partai politik,” ujarnya.

AKBAR TRI KURNIAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Selidiki Rekening Ilegal Milik Suku Dinas Pertamanan  

7 Juni 2016

Jakarta Sulit Air Bersih, Ahok: Olah Air Limbah
Ahok Selidiki Rekening Ilegal Milik Suku Dinas Pertamanan  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan perintah tidak melakukan transaksi tunai.


PPATK Ungkap Rekening Gendut Pegawai Kemendikbud  

30 September 2013

Ketua PPATK M. Yusuf. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
PPATK Ungkap Rekening Gendut Pegawai Kemendikbud  

Statusnya hanya pegawai biasa, tapi memiliki kekayaan lebih dari Rp 5 miliar.


FITRA: 14 Rekening di Pemkab Jember Liar

26 Juni 2013

Dok. TEMPO
FITRA: 14 Rekening di Pemkab Jember Liar

Salah satu rekening liar itu atas nama Bupati dan Wakil Bupati Jember, dengan nomor rekening 0031014735.


Rekening Mencurigakan Kini Bisa Dirampas Negara  

7 Februari 2013

Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur. TEMPO/Dasril Roszandi
Rekening Mencurigakan Kini Bisa Dirampas Negara  

Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang mekanisme perampasan rekening mencurigakan dengan identitas tak jelas.


Alasan KPK Blokir Rekening Andi Sekeluarga  

11 Januari 2013

Andi Alfian Mallarangeng. TEMPO/Dasril Roszandi
Alasan KPK Blokir Rekening Andi Sekeluarga  

"Pemblokiran berlanjut sampai ada putusan hakim bahwa dana di rekening tidak terkait dengan kasus ini."


Penyidikan Rekening Gendut Terhenti Faktor Rahasia

15 Oktober 2012

ANTARA/Widodo S. Jusuf
Penyidikan Rekening Gendut Terhenti Faktor Rahasia

Mabes Polri sudah menjelaskan, tapi informasinya rahasia.


BPK Temukan 115 Rekening Liar Milik Pemda NTT  

3 Juli 2012

ANTARA/Andika Wahyu
BPK Temukan 115 Rekening Liar Milik Pemda NTT  

BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur menemukan sedikitnya 115 rekening liar milik Pemerintah Provinsi yang tidak aktif.


Cewek Seksi Demo Rekening Gendut Polri

21 Mei 2012

Sejumlah massa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Garasi) ketika berunjuk rasa di depan kantor KPK, Jakarta,(21/05). Dalam orasinya Garasi meminta KPK untuk memeriksa sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota kepolisian. TEMPO/Seto Wardhana.
Cewek Seksi Demo Rekening Gendut Polri

Tiga cewek itu langsung menebar senyum.


Klaim Jamwas Soal Asal Usul Rekening Gendut Jaksa

22 Maret 2012

TEMPO/Imam Yunni
Klaim Jamwas Soal Asal Usul Rekening Gendut Jaksa

" Uang-uang di rekening itu diperoleh secara wajar" kata Marwan.


Jaksa Pemilik Rekening Gendut Masih Bertugas

22 Maret 2012

Marwan Effendy. TEMPO/Zulkarnain
Jaksa Pemilik Rekening Gendut Masih Bertugas



Menurut Marwan Effendy, mereka yang diperiksa adalah jaksa dengan pangkat eselon dua, tiga dan empat.