TEMPO.CO, Jakarta - Tim investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan beberapa kejanggalan dalam insiden berdarah di Kecamatan Lumbu, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember lalu. "Kami mendapatkan informasi aparatur di lapangan menembak warga yang sudah menyerah," kata Nur Kholis, anggota Komisi melalui sambungan telepon dari Bima, Selasa malam, 27 Desember 2011.
Menurut Nur Kholis, penembakan terhadap warga yang sudah menyerah itu terjadi di Pelabuhan Sape dan sekitarnya. "Sampai saat ini kami juga mendapatkan informasi sebanyak tiga orang yang meninggal," katanya. Ketiga korban itu adalah Arif Rahman, 19 tahun, Syaiful, 17 tahun, dan Arifuddin Arrahman.
Arif Rahman menderita luka tembak di lengan kanan yang tembus ke ketiaknya. Adapun Syaiful tertembak di dada tembus ke belakang. "Ketiganya sudah dikubur." Komnas HAM juga menemukan sebanyak 15 warga terluka, baik karena tembakan maupun karena kekerasan. Ada sebagian warga kritis.
Bentrokan antara warga dan polisi di Bima bermula saat warga dari berbagai kelompok memblokir Pelabuhan Sape. Mereka memprotes Bupati Bima Ferry Zulkarnain yang memberi izin penambangan emas PT Sumber Mineral Nusantara dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 188/45/357/004 tahun 2010. Polisi pun berusaha membubarkan paksa demonstrasi itu, namun warga menolaknya. Bentrokan akhirnya tidak terhindarkan.
Unjuk rasa ini berlangsung lima hari sebelum peristiwa berdarah itu. Selain meminta bupati mencabut izin tambang, warga juga meminta polisi membebaskan rekannya yang ditahan. Ihwal peristiwa itu, Nur Kholis mengatakan masih mendalami dari keterangan para saksi.
RUSMAN PARAQBUEQ
