Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPK Audit Rekening Jumbo PNS

image-gnews
Dok. TEMPO
Dok. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan akan tetap melakukan audit umum terhadap penyelengaraan keuangan pemerintah, terutama rekening liar yang dibuat lembaga atau kementerian dari pusat sampai daerah."Baik diminta maupun tidak diminta, BPK akan lakukan," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo usai paparan hasil audit Bank Century di Kantor BPK, Kamis, 29 Desember 2011.

Ia mengatakan pihaknya belum bisa mengungkapkan apakah ada lonjakan rekening liar yang ada di instansi pemerintah sepanjang tahun 2011 ini. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menutup rekening liar dengan nilai sekitar Rp 7 miliar. "Auditnya kan baru akan dimulai tahun depan," katanya.

Sebelumnya, pada Tempo, salah seorang pegawai negeri sipil, golongannya III-A dan baru bekerja selama dua tahun di salah satu lembaga pemerintah di Jakarta, mengaku bukan hanya bertambah sibuk menjelang akhir tahun, rekeningnya pun bertambah tambun. Gara-garanya, ada berbagai program selama satu tahun yang harus dikebut bulan ini. Akibatnya, jarak satu program dengan program lain sangat dekat, bahkan bersamaan.

Pegawai bagian keuangan ini kebagian tugas tambahan. Dia harus membuat surat pertanggungjawaban keuangan senilai Rp 700 juta dalam hitungan hari. Untuk memperlancar penggunaan anggaran, pegawai tersebut menampung uangnya di rekening pribadi pada salah satu bank pemerintah. Pembuatan rekening atas nama dirinya, kata sumber ini, “Khusus tahun ini, diminta membuat rekening untuk kelancaran serapan anggaran.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan sebagai penanggung jawab pengelola uang muka, juga memiliki rekening yang sama. Bosnya mengatur lalu lintas anggaran belanja penelitian sebesar Rp 8,5 miliar. Dari hasil penempatan dana itu, bosnya menerima bunga sebesar 10 persen atau Rp 85 juta. Hasil bunga itu dikelola sang bos untuk mendanai kegiatan di luar program anggaran. “Misalnya, sewa kendaraan dan pengemudi saat kunjungan ke daerah.”

Namun, tak semua bunga dipakai untuk kegiatan di luar program. Sebagian dana dipakai untuk menyuap oknum pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan V Jakarta, agar anggaran cair tepat waktu. Modusnya, uang dari bendahara negara ini dicairkan ke pengelola uang muka, yang kemudian membuat rekening penampung. Dari sini, uang masih mengalir ke bagian administrasi, yang juga membuat rekening sama. Rekening ini dipakai agar lalu lintas anggaran dari bendahara, pengelola uang muka, dan administrasi memiliki bukti.

ALWAN RIDHA RAMDANI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Selidiki Rekening Ilegal Milik Suku Dinas Pertamanan  

7 Juni 2016

Jakarta Sulit Air Bersih, Ahok: Olah Air Limbah
Ahok Selidiki Rekening Ilegal Milik Suku Dinas Pertamanan  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan perintah tidak melakukan transaksi tunai.


PPATK Ungkap Rekening Gendut Pegawai Kemendikbud  

30 September 2013

Ketua PPATK M. Yusuf. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
PPATK Ungkap Rekening Gendut Pegawai Kemendikbud  

Statusnya hanya pegawai biasa, tapi memiliki kekayaan lebih dari Rp 5 miliar.


FITRA: 14 Rekening di Pemkab Jember Liar

26 Juni 2013

Dok. TEMPO
FITRA: 14 Rekening di Pemkab Jember Liar

Salah satu rekening liar itu atas nama Bupati dan Wakil Bupati Jember, dengan nomor rekening 0031014735.


Rekening Mencurigakan Kini Bisa Dirampas Negara  

7 Februari 2013

Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur. TEMPO/Dasril Roszandi
Rekening Mencurigakan Kini Bisa Dirampas Negara  

Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang mekanisme perampasan rekening mencurigakan dengan identitas tak jelas.


Alasan KPK Blokir Rekening Andi Sekeluarga  

11 Januari 2013

Andi Alfian Mallarangeng. TEMPO/Dasril Roszandi
Alasan KPK Blokir Rekening Andi Sekeluarga  

"Pemblokiran berlanjut sampai ada putusan hakim bahwa dana di rekening tidak terkait dengan kasus ini."


Penyidikan Rekening Gendut Terhenti Faktor Rahasia

15 Oktober 2012

ANTARA/Widodo S. Jusuf
Penyidikan Rekening Gendut Terhenti Faktor Rahasia

Mabes Polri sudah menjelaskan, tapi informasinya rahasia.


BPK Temukan 115 Rekening Liar Milik Pemda NTT  

3 Juli 2012

ANTARA/Andika Wahyu
BPK Temukan 115 Rekening Liar Milik Pemda NTT  

BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur menemukan sedikitnya 115 rekening liar milik Pemerintah Provinsi yang tidak aktif.


Cewek Seksi Demo Rekening Gendut Polri

21 Mei 2012

Sejumlah massa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Garasi) ketika berunjuk rasa di depan kantor KPK, Jakarta,(21/05). Dalam orasinya Garasi meminta KPK untuk memeriksa sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota kepolisian. TEMPO/Seto Wardhana.
Cewek Seksi Demo Rekening Gendut Polri

Tiga cewek itu langsung menebar senyum.


Klaim Jamwas Soal Asal Usul Rekening Gendut Jaksa

22 Maret 2012

TEMPO/Imam Yunni
Klaim Jamwas Soal Asal Usul Rekening Gendut Jaksa

" Uang-uang di rekening itu diperoleh secara wajar" kata Marwan.


Jaksa Pemilik Rekening Gendut Masih Bertugas

22 Maret 2012

Marwan Effendy. TEMPO/Zulkarnain
Jaksa Pemilik Rekening Gendut Masih Bertugas



Menurut Marwan Effendy, mereka yang diperiksa adalah jaksa dengan pangkat eselon dua, tiga dan empat.