Akbar Kritik Dipo yang Suka Komentari Menteri Lain  

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak sepantasnya memberikan penilaian terhadap menteri lain. “Penilaian menteri sepenuhnya hak Presiden,” kata Akbar saat ditemui pada acara "Mengenang Gus Dur" di Jakarta, Senin, 2 Januari 2012.

Sebelumnya, pada 30 Desember 2011 lalu, Dipo melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan media massa di gedung Dewan Pers. Dipo Alam meminta menteri yang kinerjanya disorot media lebih aktif untuk memberi penjelasan. Dia menilai beberapa menteri tidak tanggap terhadap pemberitaan. Dia menilai ada beberapa peristiwa tertentu yang menterinya tidak sigap memberi tanggapan kepada media. “Seolah-olah tidak perlu ditanggapi,” kata Dipo.

Beberapa kementerian yang dia sorot adalah kementerian di bidang politik, hukum, dan keamanan serta kementerian di bidang kesejahteraan rakyat. Dia hendak melaporkan menteri-menteri ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Akbar menyatakan menteri tidak dalam posisi menilai menteri lain. Dipo dinilai tidak pada tempatnya mengeluarkan pernyataan seperti itu. Mantan Ketua DPR ini menambahkan, penilaian terhadap menteri merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden. “Presiden yang memiliki kontrak dengan menteri,” kata Akbar.

Presiden Yudhoyono, kata Akbar, wajar memberitahukan Dipo. Teguran Presiden ini penting untuk mengingatkan sesama menteri tidak boleh saling menjelekkan dan menjatuhkan. Menurut Akbar, tugas menteri adalah bekerja sesuai dengan bidang kementeriannya. “Kerjakan apa yang menjadi tugas masing-masing,” katanya.

I WAYAN AGUS PURNOMO