TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia (BI) menyiapkan surat edaran yang membahas aturan gadai emas kepada perbankan syariah. Direktur Perbankan Syariah Mulya E. Siregar mengatakan penerbitan aturan gadai emas melalui surat edaran ini dilakukan karena Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang produk syariah masih terlalu umum. “Spesifiknya nanti di surat edaran,” katanya.
Meski belum detail, hal-hal yang akan dibahas dalam aturan itu adalah harga taksir emas, plafon pembiayaan emas masksimal, dan rasio pembiayaan terhadap agunan (LTV). “LTV harus di bawah 80 persen, yang di atas itu tolong disesuaikan,” ujar Mulya.
Menurutnya, ini dilakukan untuk mengembalikan peruntukkan gadai emas yang sebenarnya. “Gadai emas syariah ini dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya,” katanya.
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 transaksi gadai emas hanya diperbolehkan untuk kebutuhan yang mendesak. Bukan investasi maupun gadai cepat atau yang dikenal dengan istilah ‘berkebun emas’. “Perlu diingat gadai emas itu, untuk keperluan yang mendesak,” ujar Mulya.
Selain surat edaran, lanjut Mulya, upaya dini yang dilakukan BI terkait transaksi gadai emas ini adalah pengiriman surat pembinaan kepada delapan bank dan unit usaha syariah. Mulya mengemukakan bahwa surat ini diberikan agar bank syariah membenahi kembali dan berhati-hati dalam transaksi gadai emas. “Penerapan transaksi harus sesuai dengan komitmen awal yang diberikan kepada BI,” Mulya menjelaskan.
Mulya juga meminta pihak bank penerapan konsep Know Your Customer (KYC) menjadi penting bagi perbankan syariah untuk mengetahui motivasi penggadaian emas nasabah. “KYC itu juga penting diterapkan untuk soal gadai emas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mulya juga sempat menyebutkan pembiayaan untuk gadai emas (Qardh) meningkat dari Rp 1,8 triliun pada September 2010 menjadi Rp 6,1 triliun pada periode yang sama pada tahun 2011. Porsi Qardh tehadap total pembiayaan hanya 6,5 persen.
DINA BERINA
