DPR Diminta Transparan Soal Toilet  

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, meminta Dewan Perwakilan Rakyat transparan dalam rencana pembangunan toilet di kompleks DPR yang diperkirakan menelan biaya Rp 2 miliar.

“Kalau memang pembangunan toilet tidak bisa ditunda, harus ada transparansi dan akuntabilitas ke publik,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 7 Januari 2012.

Menurut Ari, sebenarnya wajar saja jika DPR merasa toilet mereka butuh perbaikan. Namun rencana itu harus diiringi dengan penjelasan ke publik soal biaya dan detail peruntukannya. Yang dinilai Ari pas untuk menjelaskan hal itu adalah Sekretariat DPR, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan unsur pimpinan.

Tanpa adanya penjelasan dan argumentasi yang rasional, publik akan curiga, apakah benar dana yang dibutuhkan sebesar itu. “DPR juga harus bisa menjelaskan dengan baik kerusakan toiletnya separah apa. Ini penting, karena komunikasi ke publik selalu menjadi masalah serius DPR akhir-akhir ini,” ujarnya.

Kemarin, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan rencana renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR, yang memakan biaya Rp 2 miliar, wajar dan bukan bentuk pemborosan. Bahkan, menurut Marzuki, perbaikan toilet sudah sangat mendesak dilakukan karena saat ini kondisinya sudah rusak.

Namun politikus Partai Demokrat itu berpesan agar perbaikan toilet tak usah mewah. Yang penting, kata dia, pembangunan itu menggunakan standar gedung negara yang sudah ditentukan Kementerian Pekerjaan Umum. Ia khawatir, jika toilet yang sudah rusak dibiarkan, nantinya justru menjadikan air dan WC mampet.

Adapun Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Sumirat beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya sudah memasukkan rencana renovasi toilet untuk tahun anggaran 2012. Rencana itu sudah disetujui dalam rapat BURT. Renovasi itu, kata Sumirat, dipastikan akan dilakukan sesuai tingkat kerusakan yang ada pada masing-masing toilet.

ISMA SAVITRI