Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencegatan Pesawat Pernah Terjadi di Makassar dan Bawean

image-gnews
TEMPO/ Kink Kusuma Rein
TEMPO/ Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO: - Kisah intersepsi pesawat asing oleh pesawat TNI Angkatan Udara sudah beberapa kali terjadi. Tahun lalu, tepatnya 7 Maret 2011, sebuah pesawat milik Pakistan International Airlines disergap dua pesawat Sukhoi TNI AU. Pesawat jenis Boeing 737-300 itu kedapatan memasuki kawasan udara Indonesia secara ilegal.

Ketika itu radar Komando Pertahanan Udara Nasional II menangkap sinyal pesawat tak dikenal memasuki wilayah Indonesia sekitar pukul 12.00 Wita. Tak lama kemudian Komandan Pangkalan Udara Hasanuddin Marsekal Pertama Agus Supriatna memerintahkan kedua Sukhoi yang saat itu sedang latihan rutin mencegat dan melakukan identifikasi. Karena tidak ada penjelasan, pesawat milik Pakistan itu dipaksa mendarat di Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk diinterogasi dan dilakukan pengecekan terhadap penumpangnya.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, T.B. Hasanuddin, menuturkan intersepsi juga pernah dilakukan TNI AU pada Juli 2003. Sekretaris Militer era Presiden Megawati Soekarnoputri itu menceritakan dua pesawat F-16 TNI AU melakukan intersepsi terhadap pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kala itu lima pesawat F-18 Hornet bermanuver hampir selama satu jam di atas perairan Pulau Bawean, Jawa Timur.

Namun Hasanuddin mengungkapkan kelima F-18 Hornet itu tidak dipaksa mendarat. "Waktu itu ada kapal induk mereka yang melintas dan sudah mengantongi izin. Jadi itu tak jadi masalah," ujarnya. Meski demikian, kata dia, kelima pesawat F-18 tersebut memasuki jalur penerbangan internasional, sehingga bisa mengganggu jalur penerbangan dan membahayakan. "Karena bisa membahayakan jalur penerbangan, pesawat F-18 itu diminta kembali ke kapal induknya," ujarnya saat dihubungi kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Connie Rahakundini Bakrie dalam bukunya, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, menyebutkan TNI AU idealnya memiliki pesawat tempur penyergap (interceptor) sebanyak 744 unit dan pesawat tempur penyerang (ground attack) 456 unit. Jumlah itu lebih kecil jika dibandingkan dengan kekuatan pesawat tempur angkatan udara menengah di Asia-Pasifik, seperti India (852 unit), Korea Utara (510 unit), dan Korea Selatan (493 unit). Tapi ada baiknya realistis dengan tetap mengacu pada kemampuan keuangan negara.

l FEBRIYAN | SUKMA (BERBAGAI SUMBER)

Berita Terkait
Pesawat Papua Nugini Tak Berizin Terbang
Jika Papua Nugini Tak Terima, Pemerintah Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik
Cegat Pesawat Papua Nugini, Indonesia Tak Perlu Minta Maaf
Sikap Berang Papua Nugini Dipertanyakan
Pencegatan Pesawat Pernah Terjadi di Makassar dan Bawean

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.


Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.


BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.


Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).


BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

Diskusi Publik Perlindungan Konsumen dengan tema
BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar


Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Patok perbatasan kuno di Belgia-Prancis.[CBS News]
Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.


Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.


Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

11 Maret 2020

Kehidupan masyarakat di Dusun Gun Tembawang, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan perbatasan RI-Malaysia. TEMPO/Dewi Nurita
Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.


RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

16 November 2019

Prajurit Yonif 644/Walet Sakti anggota Satgas Pengamanan Perbatasan berjalan di sekitar patok negara saat melakukan patroli di wilayah hutan perbatasan Indonesia-Malaysia, Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Tugas menjaga kedaulatan negara di wilayah Sanggau kini tengah diemban oleh 169 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 644/Walet Sakti. ANTARA/Ismar Patrizki
RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.


Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Prajurit TNI-AD yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan dari Yonif 644/Walet Sakti melakukan patroli di hutan perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, 8 Desember 2015. Satgas Pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk untuk memperkuat pengamanan wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. ANTARA/Ismar Patrizki
Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.