Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Buka Informasi, Tangerang Selatan Dilaporkan

image-gnews
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah saat melantik wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. TEMPO/Aditia Noviansyah
Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah saat melantik wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Tangerang Public Transparency Watch (Truth) mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten terkait dengan permohonan informasi (dokumen) yang tidak dilayani oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

”Sengketa informasi pertama kali di Tangerang Selatan ini resmi kami laporkan ke Komisi Informasi Banten, Jumat 6 Januari 2012,” ujar Wakil Koordinator Truth, Suhendar, kepada Tempo, Ahad 8 Januari 2012.

Permohonan sengketa informasi ini dilakukan karena aparat dan pejabat Tangerang Selatan dinilai sangat tertutup dan tidak transparan akan informasi yang dibutuhkan publik. ”Padahal keterbukaan informasi merupakan hak hukum dan pemerintah daerah wajib memenuhinya,” kata Suhendar.

Menurut Suhendar, sesuai dengan undang-undang, langkah pengajuan sengketa informasi ini dilakukan setelah 47 hari tidak mendapat respons positif dari Sekretaris Daerah Tangerang Selatan dan Sekretaris DPRD Tangerang Selatan.

”Kami mengajukan permasalahan ini kepada Komisi Informasi Provinsi Banten guna memeriksa dan memutus sengketa informasi ini karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara,” katanya.

Selain itu, Suhendar menambahkan, hal itu dilakukan untuk mendorong pemerintahan Tangerang Selatan lebih transparan, akuntabel, baik, dan bersih (good governance). Salah satu syarat utamanya adalah keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara serta-merta maupun akses bagi warga yang meminta.

Suhendar mengatakan permohonan informasi sudah mereka ajukan ke Pemerintah Tangerang Selatan sejak 24 Oktober 2011. Permohonan itu ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Tangerang Selatan melalui Sekretaris Daerah Tangerang Selatan Dudung E. Direja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Truth mengajukan informasi (dokumen) sebanyak 65 dokumen, dengan perincian sebanyak 9 dokumen kepada DPRD Kota Tangerang Selatan dan sebanyak 56 dokumen kepada Pemerintah Tangerang Selatan.

Dokumen yang diminta kepada DPRD seperti Tata Tertib DPRD Kota Tangerang Selatan, kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Tangerang Selatan, Risalah, Dokumen dan Kesimpulan Hasil Panitia Kerja Tindak LHP BPK RI Tahun 2010 dan Risalah, Dokumen dan Kesimpulan Hasil Kunjungan Kerja Tahun Anggaran 2010.

Sementara 56 dokumen yang diminta kepada Pemerintah Tangerang Selatan di antaranya 10 Peraturan Daerah, 12 Peraturan Wali Kota, dan 34 lainnya dokumen terkait dengan anggaran seperti Data Perincian Realisasi (nama, alamat penerima, dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 (Bansos Rp 4.782.245.000 dan hibah Rp 54.620.379.901, Total Rp 59.402.624.901), Data Perincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangerang Selatan l (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010, Data Perincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010, Surat Keputusan Wali Kota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 November 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada DKM dalam rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010, Data Perincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010, serta Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangerang Selatan l Tahun Anggaran 2010.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Tangerang Selatan belum bisa dimintai konfirmasi. Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Tangerang Selatan, Muhammad, tidak mengangkat telepon saat dihubungi, pesan pendek pun tidak dibalas. Begitu juga dengan juru bicara Pemerintah Tangerang Selatan, Aplahunajat.

JONIANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

6 menit lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Menjelang Mudik Lebaran 2024, Simak 5 Hal Ini

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran pada H-2 atau 8 April 2024


Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

10 menit lalu

Monyet liar di hutan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Di kawasan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia itu masih banyak ditemui monyet-monyet liar. ANTARA
Kalimantan Timur Jadi Penerima Pertama Dana Karbon FCPF di Asia Pasifik

Kalimantan Timur menjadi penerima dana karbon pertama Forest Carbon Partnership Facility di Asia Pasifik.


Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

10 menit lalu

Para dokter mengambil bagian dalam protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

Korea Selatan menutup bangsal rumah sakit besar karena tak ada dokter.


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

17 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

21 menit lalu

Pelatih Persikabo 1973 Djajang Nurjaman. Kredit: Tim Media Persikabo 1973
Persikabo 1973 Dipastikan Degradasi dari Liga 1 ke Liga 2, Djajang Nurjaman Masih Ingin Bertahan?

Persikabo 1973 dipastikan terdegradasi dari Liga 1 ke Liga 2 setelah kekalahan telak 5-2 di kandang Persik Kediri pada Kamis malam, 28 Maret 2024.


Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

29 menit lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Reaksi Hadi Tjahjanto Soal TPPO Ferienjob, Sebut 1.900 Mahasiswa Jadi Korban hingga Bentuk Tim Khusus

Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi segera menuntaskan kasus TPPO berkedok ferienjob.


MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

33 menit lalu

Sebanyak 17 anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo resmi terbentuk. Foto diambil di UNS Solo, Jawa Tengah, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
MWA UNS Bentuk Panitia Pemilihan Rektor 2024-2029, Begini Tahapannya

Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo telah membentuk Panitia Pemilihan Rektor UNS Periode Tahun 2024-2029 melalui rapat pleno yang digelar Senin, 25 Maret 2024. Panitia beranggotakan 15 orang itu diketuai oleh Mohammad Jamin yang juga merangkap sebagai anggota.


Genshin Impact Gelar Acara di Empat Kota, Menyediakan Merchandise dan Bertemu Cosplayer

40 menit lalu

Game Genshin Impact. (miHoYo)
Genshin Impact Gelar Acara di Empat Kota, Menyediakan Merchandise dan Bertemu Cosplayer

Genshin Impact menggelar acara di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya 31 Maret - 7 April 2024. Menyediakan merchandise dan bertemu cosplayer.


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

46 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.