Angkutan Kota Rawan Manipulasi BBM  

TEMPO.CO , Jakarta:- - Sejumlah pihak menyoroti kerawanan bocornya penerapan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi melalui angkutan kota. Pasalnya, sementara ketentuan pembatasan itu berlaku April nanti, pemerintah hingga kini belum menambah pemasangan alat kendali pembelian BBM di angkutan umum selain di mikrolet M-01 trayek Senen-Kampung Melayu.

Pengamat perminyakan, Kurtubi, menilai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan memasang radio-frequency identification (RFID) rawan penyelewengan karena kendaraan pelat kuning dan sepeda motor bisa saja menjual Premium di pasar gelap. Pemilik mobil juga bisa tergiur Premium pasar gelap karena harganya yang lebih murah daripada Pertamax. "Alat RFID ini kan mungkin sekali diakali," katanya kemarin.

Pemerintah baru memasang RFID di satu trayek angkutan kota rute Senen-Kampung Melayu, yaitu 409 unit mikrolet M-01. Angka ini sangat kecil dibanding 22 ribuan unit angkutan kota di Jakarta yang ada saat ini.

RFID ini berfungsi mendeteksi volume pemakaian bahan bakar pada suatu kendaraan. Jika petugas pompa bensin melihat konsumsi BBM suatu angkutan umum di atas konsumsi rata-rata seperti tertera di alat itu, angkutan tersebut dikenai sanksi. Alat ini digunakan untuk mencegah angkutan umum menimbun Premium.

Keputusan membatasi penggunaan BBM bersubsidi mengacu pada revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Secara teknis pembatasan penggunaan BBM dilakukan dengan memisah jalur antara pemilik kendaraan umum dan pribadi di pompa bensin. Selain itu konsumsi BBM kendaraan umum akan dipantau RFID.

Sebelumnya Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo menargetkan pemasangan RFID pada angkutan umum dapat menghemat setidaknya 6,2 juta kiloliter BBM bersubsidi tahun ini. Sementara tahun lalu ditargetkan 3.000 angkutan umum dipasangi alat tersebut, tahun ini angkanya naik menjadi 14 ribu unit.

Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, menilai hasil uji coba pemasangan RFID di Jakarta masih terlalu kecil untuk menjadi patokan penerapan di Jawa-Bali. "Karena beda harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi sangat tinggi, potensi konsumen mencari BBM bersubsidi di pasar gelap juga tetap tinggi," ucapnya.

Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Satya W. Yudha, khawatir mekanisme pembatasan ini malah akan memicu perpindahan pengguna mobil ke sepeda motor secara besar-besaran.

Sementara itu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono memastikan program pembatasan pemakaian BBM akan dilaksanakan. Sebab saat ini pendapatan negara dari minyak mencapai angka lebih dari Rp 300 triliun, tapi Rp 200 triliun di antaranya digunakan untuk menyubsidi BBM. "Kita seperti tak punya minyak," ujarnya.

l DINA BERINA | ANGGRITA DESYANI | RR ARIYANI