TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, menilai turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya di bidang hukum, karena pembentukan opini. Menanggapi ini, sebagai partai utama pendukung pemerintahan, Partai Demokrat akan terus mendorong perbaikan penegakan hukum.
"Isu korupsi itu karena kasus. Kasus itu terus teropinikan. Ini yang menentukan opini penegakan hukum," kata Saan di gedung DPR, Senin, 9 Januari 2011.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin berkurang. Bahkan, persepsi publik sudah menyentuh tren negatif.
Temuan LSI juga menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi menurun, yakni tak sampai 50 persen. Padahal, tahun-tahun sebelumnya masih di atas 50 persen. Penurunan itu dipicu penanganan korupsi yang seperti jalan di tempat. Penilaian negatif malah sudah menghinggapi berbagai kalangan, baik kalangan terdidik di perkotaan maupun masyarakat kebanyakan di pedesaan.
Kondisi ini berimbas secara politik terhadap dukungan untuk Partai Demokrat sebagai penyokong utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. LSI memprediksi Demokrat akan sulit bersaing pada Pemilihan Umum 2014.
Menurutnya, Partai Demokrat sendiri akan terus mengupayakan perbaikan penegakan hukum karena ini merupakan agenda utama partainya dan pemerintah melalui instruksi presiden (Inpres) tentang pemberantasan korupsi. "Target kami, 2015 indeks persepsi korupsi jadi 5. Tinggal bagaimana KPK, polisi, dan jaksa menerjemahkannya," tutur Saan.
FEBRIYAN
