Teror Aceh, Polisi Petakan Daerah Rawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia menegaskan tidak akan memberlakukan status daerah operasi militer (DOM) meski aksi teror marak terjadi di Aceh menjelang pilkada.

“DOM tidak akan ada. Kami akan konsekuen mengungkap kasus ini sampai tuntas,” kata Kadiv Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Jakarta, Senin, 9 Januari 2011.

Sejak 4 Desember 2011 sampai 5 Januari 2012, terjadi lima kasus penembakan di Aceh. Teror ini menyebabkan 10 orang tewas dan 13 orang luka-luka. Pola penembakan dari lima kasus penembakan tersebut hampir sama. Pelaku menggunakan sepeda motor dan menembak warga biasa yang beretnis Jawa secara sporadis.

Pemberlakuan DOM memang tidak akan menjadi sebuah alternatif bagi Polri untuk menanggulangi kasus penembakan tersebut. Namun, lanjut Saud, Kapolres dan Kapolda setempat melakukan beberapa hal pencegahan, seperti pemetaan lokasi-lokasi rawan di Aceh serta target-target yang disasar pelaku. Setidaknya ada lima lokasi yang dianggap rawan, yaitu Pidie, Bireun, Lhokseumawe, dan Aceh Besar.

Kepolisian setempat juga telah menerjunkan tim-tim khusus untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat preemptif, preventif dan represif. “Patroli-patroli dan razia-razia tertentu,” ujar Saud. Tujuannya untuk mengantisipasi kasus penembakan di Aceh terjadi lagi.

Sejauh ini Kapolda Aceh belum berhasil menemukan pelaku dan motif dari lima kasus penembakan yang terjadi. Kepolisian masih mencari informasi dan mengumpulkan data serta melakukan analisis dan olah TKP untuk mencari pelaku. Tim Mabes Polri sebagai tim back-up sudah diterjunkan langsung ke Aceh untuk membantu mengungkap aksi teror tersebut.

Motif dari kasus penembakan di Aceh memang masih menjadi tanda tanya. Kemarin, dalam pernyataan sikap bersama, Kontras dan YLBHI menolak keras jika teror di Aceh disimpulkan bermotif ekonomi atau berkaitan erat dengan sengketa pilkada.

"Kalau bermotif politik targetnya adalah pimpinan politik, calon legislatif, atau calon kepala daerah," ujar Direktur Litbang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agung Wijaya, dalam pernyataan sikap Kontras dan YLBHI, Minggu, 8 Januari 2012.

Sementara jika konflik bermotif kecemburuan ekonomi, maka target yang disasar adalah pelaku bisnis lokal, seperti pengusaha, investor, dan kontraktor, apapun etnisnya. Dalam lima kasus penembakan tersebut, korban adalah warga sipil.

ANANDA W. TERESIA