Peter O''Neill. AP/John Minchillo

Berita Terkait

Topik

Masalah Perbatasan Negara

Selasa, 10 Januari 2012 | 07:50 WIB

Indonesia Bisa Jadi Senjata Konflik Elit PNG

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq menilai sulit menghindarkan dari jeratan konflik politik internal negara tetangga. Mahfudz menyadari adanya protes yang dimunculkan pemerintah Papua Nugini baru-baru ini merupakan bentuk konflik internal di negara itu. (baca Tolak Usir Dubes RI, PM PNG Terancam Dikudeta)

"Adanya konteks kepentingan politik lain memang jelas terlihat saat protes yang disampaikan pemerintahan Papua Nugini jauh setelah kejadian. Jika memang benar ada sesuatu yang melanggar, seharusnya nota itu disampaikan langsung setelah kejadian," katanya saat dihubungi Senin 9 Januari 2012. .

Menurut Mahfudz, Perdana Menteri O''neil memang sangat mungkin bersilang pendapat dengan pihak-pihak yang menentangnya. "Perdana Menteri merupakan orang yang moderat, pasti ada saja yang menentangnya," ujarnya.

Mahfudz menyatakan sikap pemerintah Indonesia soal pencegatan (intersepsi) sepasang Sukhoi TNI Angkatan Udara terhadap pesawat yang ditumpangi Wakil Perdana Menteri Papua Nugini sudah tepat. "Untuk masalah seperti itu, saya melihat sikap pemerintah Indonesia sudah proporsional, penjelasan faktual yang disampaikan juga sudah bagus," lanjutnya.

Meski begitu, Mahfudz menyatakan untuk ke depannya pencegahan tindakan serupa tidak bisa dibuat berdasarkan acuan tertentu. "Indonesia memang tidak bisa mengeneralisasi, dibutuhkan kepandaian untuk menganalisis isu agar tidak terjebak dalam konflik politik," katanya." Indonesia jangan mau jadi senjata politisi negara sebelah yang lagi konflik"

Insiden pencegatan terhadap pesawat jet Falcon yang ditumpangi wakil PM Papua Nugini Belden Namah berlangsung pada 29 November 2011 lalu. (baca Insiden Pencegatan 37 Menit). Insiden itu mencuat ke publik setelah Belden Namah melalui media massa, mengancam mengusir Duta Besar RI Andreas Sitepu dari Port Moresby, ibu kota negaranya. Namun akhirnya, O''neil memberikan pandangan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan diplomatik dari kejadian tersebut. (Siapakah Belden Namah, Penumpang Jet PNG?)

Peter pun mengklarifikasi bahwa pesawat jet Falcon yang digunakan Deputi Perdana Menteri Belden Namah merupakan pesawat carteran pribadi, bukan digunakan untuk urusan negara. Untuk mencegah kejadian serupa, otoritas setempat diminta untuk melakukan penyelidikan internal.