Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Malang Jadi Korban Pengamanan Presiden  

image-gnews
Penembak Jitu Kopassus TNI AD. Dok.TEMPO/ Santirta M
Penembak Jitu Kopassus TNI AD. Dok.TEMPO/ Santirta M
Iklan

TEMPO.CO, Malang - Kasus kekerasan aparat kepolisian dan TNI yang mengamankan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Malang, Kamis, 12 Januari 2012, dilaporkan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Resor Malang Kota. Ronny bersama Slamet dan ayah Sulung melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Polres Malang Kota.

Korban kekerasan dua orang warga Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, masing-masing Sulung Hadi Sukmawan, 25 tahun, dan Slamet Hariyadi, 21. Namun yang datang melapor hanya Slamet yang didampingi penasihat hukum Ronny Dwi Sulistiawan dan ayah Sulung, Sudiro.

Untuk melengkapi laporan, kepada polisi diserahkan sejumlah bukti, di antaranya foto korban dan kronologi kejadian.

Adapun Sulung masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. "Petugas memukul Sulung dengan papan rambu hingga terjatuh dan helmnya pecah," kata Slamet usai memberikan laporan, Kamis, 12 Januari 2012.

Menurut Slamet, Sulung mengalami luka parah. Tulang pada lengan kiri patah, rahang terlepas hingga gigi rontok. Sulung bahkan sempat pingsan. Adapun Slamet hanya mengalami luka lecet di lengan kiri.

Slamet memaparkan, peristiwa kekerasan terjadi Rabu malam, 11 Januari 2012, sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu keduanya berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Tanimbar depan Pangkalan Militer TNI Angkatan Laut tak jauh dari SMA Negeri 5. Di tempat tersebut Presiden SBY bermalam usai membuka Muktamar IX Thoriqoh Al-Mu'atabarah An-Nadliyah di Malang.

Seorang petugas mengingatkan agar kendaraan berjalan pelan. Tiba-tiba di depan Sulung dan Slamet sejumlah petugas kepolisian dan tentara mengepung dan langsung memukul Sulung hingga terjatuh.

Belum sempat mendapatkan penjelasan apa kesalahan keduanya, para petugas justru menuduh keduanya mabuk. Sulung dan Slamet dimarahi karena melintas di jalur steril pengamanan Presiden. Padahal, menurut Slamet, dia tidak mengetahui jalur jalan tersebut ditutup untuk umum. Sebab sebelumnya keduanya juga melintas di jalan tersebut dan tampak sepi dari penjagaan.

Dalam kejadian tersebut dompet Sulung yang berisi uang tunai Rp 300 ribu hilang. Uang tersebut merupakan gaji yang baru diambilnya sebagai buruh sebuah toko mabelair di kawasan Mergan, Sukun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Korban dibawa oleh petugas lain untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Waluyo. Namun karena luka yang diderita Sulung cukup parah dipindahkan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang di Ruang 17 Instalasi Rawat Inap II kamar 3.

Ronny Dwi Sulistiawan menyayangkan aksi kekerasan aparat kepada warga sipil. Ronny menilai tindakan tersebut merupakan bentuk arogansi militer. Kini Ronny sedang mengumpulkan data dan keterangan di lapangan.

Ronny juga melayangkan surat kepada Presiden SBY agar bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. "Presiden harus bertanggung jawab membiayai perawatan karena pengamanan itu demi kepentingan Presiden," ucapnya. Ronny menjelaskan pihak keluarga membutuhkan biaya untuk biaya operasi Sulung.

Wakil Kepala Polresta Malang Komisaris Polisi Irvan Susanto menolak memberikan penjelasan kepada wartawan. Irvan justru masuk ruang kerjanya sambil membanting pintu. Padahal Irvan sempat mencecar sejumlah pertanyaan yang menyudutkan Slamet saat Slamet memberikan laporan. Irvan juga berkukuh menuduh Slamet dan Sulung mabuk saat mengendarai sepeda motor.

Sementara itu Kepala Polresta Malang Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Minahasa Putra mengatakan masih menelusuri kasus tersebut. Polisi akan meneliti kawasan pengamanan tersebut menjadi tanggung jawab polisi atau TNI. "Masih diselidiki," ucapnya.

Kepala Penerangan Komando Resor Miiliter (Korem) 083 Baladhika Jaya Mayor Arwan mengaku tak mengetahui kejadian tersebut. Arwan meminta wartawan mencari keterangan ke kepolisian atau Detasemen Polisi Militer. Sebab peristiwa tersebut terjadi di wilayah Pangkalan TNI dan jalan raya yang menjadi tanggung jawab kepolisian.

EKO WIDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

5 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

21 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

27 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.


KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

Pegiat HAM Desak Revisi Peradilan Militer
KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.


Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Gambar tangkapan video menunjukkan adegan serial Netflix berjudul
Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.


2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

Ilustrasi TNI. ANTARA
2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.


Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi. Youtube Antara
Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.


Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Berdamai, Dokter Militer dan Petugas Bandara Bersepakat Ini

Keduanya menyepakati bentuk pertanggungjawaban Guyum setelah menampar adalah meminta maaf secara tertulis kepada Fery, institusi, dan PT Angkasa Pura.


Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Tampar Petugas Avsec Bandara, Dokter Militer Mengaku Refleks

Jumat malam, polisi melepas Guyum setelah menandatangani kesepakatan damai dan bersalaman dengan Fery.


Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

8 Juli 2017

Ilustrasi pengamanan dan pemantauan kemanan bandara Soekarno Hatta. ANTARA/Lucky R.
Berdamai, Polisi Melepas Dokter Militer Penampar Petugas Bandara  

Guyun mengaku salah dan meminta maaf atas penamparan yang dilakukannya. "Proses damai berjalan lancar tanpa ada intervensi pihak manapun."