Indeks Liberalisasi Ekonomi Indonesia Nomor 115

TEMPO.CO, Jakarta-Indonesia menduduki posisi 115 dalam daftar 180 negara dengan sistem perekonomian paling liberal, menurut penelitian lembaga riset Amerika Heritage Foundation. Meski posisinya tak bergerak dari tahun lalu, ada beberapa perbaikan yang membuat indeks liberalisasi ekonomi Indonesia membaik.

Dikutip dari laman heritage.org, skor liberalisasi ekonomi Indonesia mencapai 56,4, meningkat 0,4 poin dibanding tahun lalu. Kenaikan skor itu dipicu perbaikan di 10 sektor diantaranya liberalisasi sistem moneter, perdagangan serta pembatasan peran pemerintah dalam pembangunan melalui pengetatan anggaran.

Indonesia menduduki rangking 23 dari 41 negara Asia Pasifik yang masuk dalam daftar ini. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia relatif tertinggal. Malaysia menduduki posisi 53 dengan skor 66.4, sedangkan Thailand menempati posisi 60 dengan skor 64.9.

Meski begitu, Heritage menilai Indonesia berhasil melakukan reformasi untuk mengatasi berbagai kelemahan struktural dalam perekonomian serta berupaya meningkatkan daya saing. Perekonomian Indonesia juga terbukti tangguh, tetap tumbuh diatas 6 persen, di tengah gejolak krisis global dua tahun terakhir.

Reformasi yang dilakukan juga telah membuahkan efisiensi regulasi, meningkatkan daya saing daerah, dan menambah peran swasta melalui desentralisasi. Keuangan publik telah dikelola dengan baik, dan utang telah disimpan di bawah kontrol.

Meskipun mengalami kemajuan, potensi pertumbuhan Indonesia tetap rapuh karena terjadi ketidakpastian huku, merajalelanya korupsi serta investasi yang tak efisien. Campur tangan politisi dalam ekonomi juga menghambat perubahan yang dinamis serta meningkatkan risiko terutama untuk sektor usaha baru.

Lantas apa saja poin penting yang diraih Indonesia berdasarkan penilaian Heritage Foundation? berikut rinciannya

Kategori --- skor

Pembatasan belanja negara --- 91.6

Liberalisasi fiskal --- 83.5

Liberalisasi moneter --- 75.2

Liberalisasi perdagangan --- 73.9

Kebebasan berusaha --- 54.6

Perburuhan --- 52.1

Liberalisasi Finansial--- 40.0

Kebebasan berinvestasi --- 35.0

Hak kepemilikan properti --- 30.0

Penanganan korupsi --- 28.0

FERY FIRMANSYAH