TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 173 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia timur dalam rangka program industrialisasi perikanan di Indonesia. "Ini dilakukan untuk mengatasi jurang antara produsen tangkapan dan industri pengolahan," kata Sharif Cicip Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, 16 Januari 2012.
Menurutnya, terdapat kesenjangan antara produsen tangkapan dan industri pengolahan. "Hasil tangkapan yang paling banyak ada di Nusa Tenggara dan daerah sekitarnya di Indonesia timur, sementara industri pengolahan banyak berada di Sumatera dan Jawa," katanya seusai memberikan pidato pada Seminar Pemetaan Logistik dan Distribusi Solusi Menuju Industrialisasi Perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Oleh karena itu, menurutnya, infrastruktur di daerah timur perlu disiapkan dalam rangka membangun industri pengolahan ikan di daerah-daerah tersebut. "Bisa berupa jalan tol dan apa pun yang mendukung," ujarnya.
Saat ini Sharif menginformasikan bahwa di Bitung telah ada kawasan industri pengolahan yang cukup besar. "Kegiatan pengolahan sudah berjalan. Industri di sana sudah hidup," katanya. Di daerah lain, Ambon misalnya, Sharif mengatakan pemerintah masih melakukan studi.
Hal utama lainnya yang akan diatasi, ia menambahkan, adalah masalah gudang penyimpanan. Ia berujar, "Di timur banyak ikan, tapi mereka tidak memiliki cold storage."
Selain membangun infrastruktur, Sharif menambahkan, pemerintah bersama pemangku kepentingan yang lain telah menyiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk membenahi masalah distribusi produk perikanan ini. "Kami juga telah memfasilitasi proses distribusi ikan dari Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, ke Jakarta," katanya.
GADI MAKITAN
