TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) meningkatkan kesiagaan di tahun 2012 ini. Tahun ini suhu politik diprediksi akan terus memanas menjelang Pemilihan Umum 2014.
“Peningkatan suhu politik harus bisa diantisipasi dengan baik oleh TNI demi menjaga keutuhan bangsa. Peran TNI adalah untuk menjaga stabilitas nasional," kata Purnomo dalam Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2012.
Dalam kesempatan itu Purnomo meminta TNI untuk juga meningkatkan kinerja karena tahun 2012 adalah tahun yang berat. "Jadi 2012 ini adalah tahun kerja keras terkait dengan rencana pencapaian minimum essential forces," ujar Purnomo.
Mengomentari soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI, Purnomo melihatnya sebagai hal yang wajar. Perekonomian Indonesia terus tumbuh dan tidak pernah mengalami defisit APBN, sehingga sudah sewajarnya membelanjakan triliunan rupiah untuk alutsista. "Wajar bagi negara yang perekonomiannya baik untuk menganggarkan dana pertahanan," katanya.
Kementerian Pertahanan sendiri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 150 triliun dari APBN 2012. Dari jumlah itu sebesar Rp 55 triliun diproyeksikan sebagai anggaran pengadaan alutsista TNI. Sisanya sebesar Rp 95 triliun akan digunakan untuk operasional TNI lainnya.
Menanggapi pengadaan alutsista tersebut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menyatakan akan mengawasi penggunaan dana APBN oleh TNI. Dalam arahannya di Rapim TNI Hadi menegaskan bahwa BPK akan menguji laporan keuangan dari Kemhan dan TNI terkait dengan penggunaan APBN tersebut. "Karena BPK menjadi pemeriksa tertinggi dalam pemeriksaan keuangan Indonesia," kata Hadi.
Lebih lanjut Hadi menegaskan dalam mengawasi keuangan negara, BPK akan bekerja sesuai dengan fakta temuan yang ada dalam tiap laporan keuangan yang dibuat lembaga pengguna dana APBN. Hadi meyakinkan BPK selalu bekerja sesuai dengan undang-undang. "Jadi jika ada kebingungan terkait dengan penggunaan anggaran keuangan negara, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan BPK," ujar Hadi menyarankan.
DIMAS SIREGAR
