Batasi BBM, Pemerintah Belum Siapkan Alternatif  

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai belum menyiapkan skema matang terkait pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi di Jawa dan Bali. Semestinya pemerintah sudah menyediakan strategi alternatif untuk menyiasati masalah ini. "Harus ada persiapan matang dari pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat ditemui di gedung DPR, Kamis, 19 Januari 2012.

Pramono mengakui beban subsidi yang ditanggung anggaran negara sudah terlampau besar dan dikhawatirkan menjadi bom waktu. "Beban anggaran yang berat ini juga akan membebani pemerintahan berikutnya," katanya.

Terkait konversi BBM ke bahan bakar gas, Pramono meminta pemerintah mematangkan kesiapan peralatan agar tidak menimbulkan masalah. Jika memang peralatan belum disiapkan dengan cermat, pemerintah seyogianya tidak memaksakan kebijakan ini.

Menurut Pramono, rencana alternatif untuk mengatasi persoalan ini sangat perlu karena pembatasan BBM bersubsidi sangat rawan penyalahgunaan. Ketidaksiapan pemerintah dikhawatirkan akan memicu pasar gelap BBM karena selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang sangat signifikan. “Tak hanya itu, harus diawasi juga mobil-mobil mewah yang tetap mengkonsumsi BBM bersubsidi,” ujarnya.

Dia mengakui harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan negara lain. Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah menyiapkan skema jika terpaksa menaikkan harga minyak. Misalnya, apakah akan memilih menaikkan BBM untuk publik atau industri. "Pemerintah harus memilih langkah yang tidak merugikan rakyat," kata Pramono.

I WAYAN AGUS PURNOMO