Pengamat: Masyarakat Jangan Dibuat Bingung

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat hendaknya jangan dibingungkan antara kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April dan program konversi bahan bakar gas (BBG). Permintaan ini disampaikan oleh ahli ekonomi energi Institut Teknologi Bandung, Pri Agung Rakhmanto, dalam rapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis 19 Januari 2012.

"Jangan menyesatkan antara program BBG dan program pembatasan BBM. BBG jadikan sebagai program nasional, tidak usah dikaitkan dengan 1 April," ujar Pri.

Menurut Pri, mengenai pembatasan BBM bersubsidi, berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hal itu merupakan cara yang realistis. "Tapi memang ada pro dan kontranya. Sisi positifnya subsidi lebih tepat sasaran. Negatifnya, konsumen disamaratakan." Selain itu, kata dia, meski cara ini memudahkan pemerintah, sifatnya memaksa masyarakat.

Pri menambahkan dengan asumsi tidak ada kebocoran untuk Jawa-Bali, pembatasan akan menghemat anggaran Rp 41,2 triliun dan menyebabkan inflasi 0,6-0,96 persen. "Tapi, jangan lupa, pembatasan rawan akan kebocoran. Pasti bocor dan memicu pasar gelap, sehingga pembatasan membutuhkan infrastruktur dan pengawasan yang memadai," ujar dia.

Jika bisa mengabaikan Undang-Undang APBN, menurut Pri, sebenarnya lebih rasional menaikkan harga BBM bersubsidi, diferensiasi harga, dan kenaikan dengan kombinasi subsidi BBM tapi secara fluktuatif. Dengan kenaikan Rp 1.000 per liter, potensi inflasi 1 persen dan menghemat Rp 38,3 triliun. Sedangkan dengan kenaikan Rp 1.500, potensi inflasi 1,6 persen dan penghematan Rp 57 triliun.

"Ini sekaligus memperkecil disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi."

Sedangkan alternatif diferensiasi harga, Pri mencontohkan untuk motor dan angkutan umum BBM dijual seharga Rp 4.500 per liter. "Untuk kendaraan pelat hitam dihargai Rp 6.000 per liter, misalnya. Cara ini tidak perlu infrastruktur, tapi tetap butuh pengawasan."

Sedangkan dengan alternatif kombinasi dan subsidi yang fluktuatif, pemerintah memberi subsidi tapi dengan volume yang tetap setiap tahunnya. "Jika harga minyak dunia naik, Premium ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan menerapkan batas atas dan batas bawah, sebetulnya ini sudah pernah dijalankan pada  2002."

Dengan cara ini masyarakat untuk harga yang fluktuatif, tapi lebih halus. "Goal jangka panjang, pada akhirnya subsidi akhirnya nol. Namun secara psikologis masyarakat bahkan pemerintah belum siap dengan dampak inflasi."

AYU PRIMA SANDI