Pemerintah Akan Ambil Alih Inalum

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang saat ini dikuasai Konsorsium Pengusaha Aluminium Jepang (NAA).  Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengatakan pemerintah tak akan memperpanjang kontrak. “Perjanjiannya, setelah 30 tahun harus ada perpanjangan kontrak, atau dikembalikan ke pemerintah dalam kondisi yang baik,” kata Dahlan di kantornya, Jumat (20/1).

Rencana itu memang seiring akan berakhirnya perjanjian kerja sama antara pemerintah dan NAA pada 2013.Inalum adalah perusahaan aluminium smelter, hasil kerja sama Indonesia dengan Konsorsium Pengusaha Aluminium Jepang (NAA) yang berdiri sejak 1975.  Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai sekitar 41,13 persen saham Inalum. Sebagian besar yakni 58,87 persen saham dimiliki NAA.  Inalum memiliki pembangkit listrik sendiri, yaitu PLTU Asahan II.

Proses pengambilalihan akan dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012. Untuk mengganti dana, kata Dahlan, pemerintah akan menjual saham sistem tender.

Dahlan mengungkapkan sudah ada sejumlah BUMN yang tertarik untuk mengambil alih Inalum, diantaranya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Timah. “Tender akan dimenangkan oleh perusahaan dengan penawaran tertinggi,” katanya.

PT PLN, kata dia, sangat berminat salah satunya karena pembangkit listrik yang dimiliki Inalum terawat dengan sangat baik. “Kondisinya masih seperti baru, terawat sekali,” tuturnya. Dengan demikian, listrik dengan daya 600 Mega Watt dari PLTU Asahan II bisa mudah dimanfaatkan jika dibutuhkan. Dahlan mengharapkan tender dimenangkan oleh perusahaan milik negara. Untuk memperbesar peluang, kata Dahlan, bisa saja sejumlah BUMN membentuk konsorsium saat mengikuti tender.

ANGGRITA DESYANI