Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Duit Gedung DPR yang Batal Disunat untuk Banggar

image-gnews
Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1).  Nining Indra Saleh di periksa BK terkait Sejumlah proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR yang menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Suasana ruang rapat Badan Anggaran yang baru direnovasi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/1). Nining Indra Saleh di periksa BK terkait Sejumlah proyek pembangunan dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR yang menelan biaya sebesar Rp 20 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Dana renovasi ruang Badan Anggaran ternyata berasal dari anggaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp 800 miliar yang gagal digunakan. Menurut sumber Tempo di Senayan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR memotong terlebih dulu anggaran itu sebelum dikembalikan ke pemerintah. "Anggarannya disunat Rp 200 miliar lebih untuk sejumlah proyek di DPR," ujarnya, Jumat, 20 Januari 2012.

Berdasarkan dokumen rapat BURT Nomor 162/BURT/R.PLENO/MS.IV/07/2011, anggaran gedung DPR senilai Rp 800 miliar direlokasikan untuk usulan relokasi anggaran Rp 193,908 miliar. "Anggaran renovasi ruang Banggar Rp 24,5 miliar berasal dari usulan relokasi Rp 193,9 miliar itu," kata sumber tersebut.

Dalam dokumen yang dimiliki Tempo, dana relokasi itu juga untuk kegiatan penyerapan aspirasi anggota Dewan saat reses. Besarnya Rp 15 juta per kegiatan. Sementara itu, setiap orang mendapat jatah tujuh kegiatan setiap masa reses sidang DPR.

Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang, saat dimintai konfirmasi, membenarkan anggaran renovasi ruang Banggar berasal dari anggaran pembangunan gedung DPR yang gagal dilaksanakan. "Relokasi anggaran Rp 218 miliar itu diusulkan semua pihak di parlemen," ujarnya. "Anggaran itu kan tidak terpakai karena gedungnya gagal dibangun."

Anggaran renovasi ruang Banggar menimbulkan polemik karena dinilai terlalu besar. Renovasi ruang seluas 300 meter persegi itu menghabiskan dana Rp 20,3 miliar. Ironisnya, baik BURT, Sekretariat Jenderal, maupun Badan Anggaran terkesan lepas tangan soal besarnya anggaran ini. Ketua DPR Marzuki Alie dan Badan Kehormatan meminta agar biaya renovasi itu diaudit.

Pius menceritakan rencana renovasi ruang Banggar diusulkan oleh pemimpin Badan Anggaran kepada pemimpin DPR. Usulan itu disampaikan melalui surat kepada pemimpin DPR. Setelah disetujui, dia melanjutkan, Setjen DPR melakukan penghitungan anggaran, lalu diajukan ke BURT. "Nah, kami hanya sinkronisasi soal usulan itu. Hitung-hitungannya oleh Setjen setelah berkonsultasi dengan Banggar," ujar anggota DPR dari Partai Gerindra itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam usulan Setjen, Pius mengatakan anggaran yang diajukan sekitar Rp 24 miliar. Ia menambahkan, BURT tak mungkin menolak usulan itu. Alasannya, kata dia, "Itu usulan dari sesama anggota. Ya, kami setujui, dong." Setelah disetujui, anggaran ini pun dibahas Badan Anggaran. "Jadi awalnya dari Banggar dan disahkan juga oleh Banggar."

FEBRIYAN | IRA GUSLINA

Berita terkait
KPK Sudah Usut Proyek Ruang Banggar
Kata Ahli Properti, Renovasi Ruang Banggar Lebay
ICW: Ada Indikasi Proyek Ruang Banggar Menyimpang


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


Selain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik

28 Mei 2022

Setelah dikritik karena pembelian gorden rumah dinas yang mahal, Badan Urusan Rumah Tangga DPR kembali menjadi sorotan lantaran melakukan kunjungan kerja ke Turki.
Selain Biaya Ganti Gorden, ini Anggaran DPR Miliar-miliaran yang Diprotes Publik

Pengadaan gorden mencapai Rp. 48,7 miliar membuat DPR disorot publik. Bukan hanya itu, berikut beberapa anggaran 'ajaib' DPR yang diprotes rakyat.


Ini Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik

10 Mei 2022

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ini Proyek dan Pengadaan di DPR yang Menjadi Sorotan Publik

Pengadaan barang yang dilakukan DPR kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini pengadaan Gorden yang senilai Rp 48,7 miliar.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


Parlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

18 April 2018

Bambang Soesatyo. TEMPO/Subekti
Parlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

DPR akan mengirim surat kepada pemerintah untuk menanyakan perizinan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi yang telah dianggarkan.


Usulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik

16 April 2018

Gedung MPR-DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Usulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik

DPR mengusulkan kenaikan anggaran sekitar 26 persen pada 2019 untuk pembiayaan pembangunan gedung baru dan Alun-alun Demokrasi.