TEMPO.CO, Jakarta - Selain untuk renovasi ruang Badan Anggaran, dana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang urung dipakai sempat direalokasikan untuk sejumlah proyek. Salah satunya pembuatan lapangan futsal di kompleks rumah anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
"Memang ada rencana pembangunan lapangan itu, tapi batal," ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Refrizal, saat dihubungi kemarin.
Berdasarkan dokumen rapat BURT Nomor 162/BURT/R.Pleno/MS.IV/07/2011, anggaran gedung DPR senilai Rp 800 miliar dialihkan sebesar Rp 193,908 miliar. BURT menyetujui pembiayaan Rp 6,4 miliar untuk pengadaan mesin fotokopi Rp 4 miliar, pembelian mobil Toyota Camry Rp 470 juta, dan proyek lapangan futsal Rp 2 miliar.
Selain itu, masih dari dokumen tersebut, BURT menyetujui kegiatan penyerapan anggota DPR saat reses. Besarnya Rp 15 juta per kegiatan. Sementara itu, setiap orang mendapat jatah tujuh kegiatan pada masa reses sidang.
Refrizal mengatakan hasil rapat BURT itu disepakati dalam rapat paripurna. Namun, kata dia, tak semua program terealisasi. Dia mencontohkan pembuatan lapangan futsal, yang semula dianggarkan Rp 2 miliar, batal. Refrizal tidak mengetahui alasan urungnya pembangunan lapangan itu. Dia menduga hal itu terjadi karena waktunya tidak cukup.
Refrizal memastikan pengadaan mesin fotokopi dan mobil bisa terlaksana. Keputusan BURT meloloskan anggaran untuk pengadaan mesin fotokopi dan pembelian Camry berdasarkan permintaan Sekretariat Jenderal. "Sekjen membutuhkannya, maka mereka mengajukan proposal ke kami. Karena tugas Sekjen membantu kerja DPR, ya, kami loloskan," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh belum bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi melalui telepon seluler, dia tidak menjawab. Pesan pendek yang dikirim belum dibalas.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi menilai pengadaan mesin fotokopi dan mobil Camry belum perlu. "Kalau untuk Sekjen, tidak perlu semahal itu," ucapnya.
Pengalihan anggaran, menurut Uchok, memperlihatkan buruknya perencanaan DPR. Menurut dia, seharusnya DPR lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
ISMA SAVITRI | INDRA WIJAYA | ANANDA BADUDU | SUKMA
Berita Terpopuler Lainnya
Marzuki Alie Meredam Fitnah Korupsi Ruang Banggar
Kata Ahli Properti, Renovasi Ruang Banggar Lebay
Pele : Messi Tak Layak Disebut Pemain Terbaik
Penembak Made dalam Kasus Mesuji Terungkap
PSSI Ogah Ladeni Kongres Tahunan KPSI
