TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Tuntutan pembubaran Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Cabang Yogyakarta lewat aksi massa saat acara silaturahmi nasional GAI di Yogyakarta 13 Januari lalu dinilai salah sasaran. “Ahmadiyah di Yogyakarta bukanlah Ahmadiyah yang dilarang sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tanggal 9 Juni 2008,” ujar M. Yusuf Asry, ketua tim investigasi Kementerian Agama yang diturunkan menyelidiki kasus pembubaran silaturahmi GAI di SMA Piri Yogyakarta lalu.
Menurut dia, isi dari SKB belum tersosialisasikan dengan baik. “Jadi salah persepsi dan sasaran,” kata Yusuf dalam paparannya di Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Jumat 27 Januari 2012.
Dia mengatakan dalam SKB itu yang dilarang adalah pengikut kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau Ahmadiyah aliran Qadian. Sementara di Yogya yang ada adalah kelompok GAI atau Ahmadiyah Lahore. “Tim juga menemukan pemahaman masyarakat terhadap isi SKB itu masih kurang, sehingga terus memicu polemik,” ujarnya.
Tim Kementerian Agama mendalami kasus ini selama tiga hari sejak Rabu, 25 Januari, hingga Jumat, 27 Januari. Tim mengumpulkan data dengan mendatangi beberapa organisasi yang memiliki tangapan negatif terhadap Ahmadiyah. "Kami akan sampaikan kepada Menteri Agama agar sosialisasi isi SKB lebih diperdalam untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, instansi, dan ormas," kata Yusuf.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY, Maskhul Haji, menuturkan ajaran GAI boleh berkembang dan beraktivitas di Yogyakarta. “Yang dilarang adalah ajaran JAI yang terang-terangan mengakui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad,” kata Maskhul.
Ia mengungkapkan, pemerintah juga akan mengintensifkan sosialisasi SKB dengan cara membagikan 1.000 eksemplar buku saku SKB tentang Ahmadiyah.
Dia memastikan tak ada lagi kegiatan yang dilakukan kelompok Ahmadiyah Qadian (JAI) di DIY. Hanya kelompok Ahmadiyah Lahore yang ada di DIY.
Sekretaris GAI Yogyakarta Mulyono mengatakan menghargai apa yang sudah dilakukan Kementerian Agama dengan mengklarifikasi dan mendesak sosialisasi itu. “Kalau memang langkah itu (membagi seribu buku saku) yang bisa dilakukan saat ini, kami tetap menghargainya. Yang penting ada upaya,” kata Mulyono kepada Tempo.
Dia mengakui untuk mengubah pola pikir yang salah tentang GAI di Yogyakarta merupakan hal yang tak mudah karena sudah telanjur. “Yang penting bagi kami saat ini pemerintah, khususnya Sri Sultan, sudah jelas sikapnya untuk tetap menerima perbedaan apa pun tumbuh di Yogyakarta,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
