Jusuf Kalla: Demokrasi Indonesia Salah Kaprah

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai demokasi Indonesia sudah salah kaprah. Menurut mantan Wakil Presiden RI ini demokrasi sejatinya adalah untuk mencari suatu persamaan. "Tapi masyarakat sepertinya menilai demokrasi adalah soal perbedaan," kata Jusuf Kalla saat menjadi keynote speaker pada acara pekan konstitusi di Matraman, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Menurut Kalla, persamaan atas perbedaan merupakan salah satu fungsi demokrasi. Perbedaan pendapat untuk mencapai persamaan perlu dihargai sebagai proses demokrasi. "Kalau demokrasi malah menciptakan perbedaan, berarti ada apa dari demokrasi tersebut?" kata Kalla.

Kekerasan atas nama aspirasi yang kerap terjadi akhir-akhir ini disebut Kalla sebagai contoh dari salah kaprah tersebut. Padahal demokrasi memiliki asas untuk mencari persamaan dari banyaknya perbedaan. "Karena kita salah tangkap soal demokrasi," kata Kalla.

Karena itu Kalla setuju dengan pendapat bahwa UUD 1945 perlu diamandemen lagi. Menurut JK mengamandemen UUD 1945 bukan hal yang dilarang karena bisa disesuaikan dengan kondisi bangsa saat ini. "Tapi jangan juga jadi bisa diubah secara mudah," ujar Kalla lagi.

Salah satu hal yang perlu diamandemen itu, kata JK, adalah soal pengawasan DPR. Kerja DPR yang berfungsi untuk mengawasi kerja pemerintah dinilai JK perlu diawasi. JK juga menggarisbawahi sistem pengawasan terhadap DPR itu juga harus menciptakan efisiensi. "Pengawasan seperti apa bentuknya diserahkan kepada para ahli, yang penting menciptakan efisiensi," kata Kalla.

Soal amandemen UUD 1945 itu juga harus dilihat dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Amandemen itu disebut JK tidak bisa selalu melihat konstitusi Amerika Serikat yang berbentuk negara bagian atau Inggris yang menganut monarki konstitusional. "Indonesia adalah negara kesatuan murni, jadi jangan asal berkiblat," JK menuturkan.

Soal efisiensi dalam UUD 1945 JK sempat bergurau dengan menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia merupakan konstitusi terpanjang di dunia. "Memang UUD 1945 cuma 37 pasal, tapi kan ada pasal ABC segala macam. Jadi itu cuma satu-satunya di dunia. Tapi bagaimana pun itu keputusan para founding father. Jadi harus kita hormati," kata JK disambut tawa para peserta.

Acara Pekan Kostitusi sendiri diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah dan International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Acara itu diselenggarakan dari 30 Januari sampai 4 Februari 2012. Dalam acara itu hadir sejumlah tokoh nasional, tokoh masyarakat, politikus, dan sejumlah akademisi serta para ahli.

DIMAS SIREGAR