Warga DKI Banyak Yang Belum Tahu Ada Pilgub

TEMPO.CO, Jakarta - Lima bulan sebelum Pemilihan Gubernur DKI Jakarta digelar, ternyata banyak warga Jakarta yang masih tak tahu ada hajatan besar ini. Hal ini terungap dalam survei persepsi dan perilaku publik yang digelar Lembaga Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

“Tingkat pengetahuan publik terhadap pelaksanaan pilgub rendah,” kata Direktur Eksekutif Puskaptis, Husin Yazid dalam jumpa pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2012. Hasil survei menunjukkan hanya 42,76 persen warga Jakarta yang tahu bahwa Pemilihan Gubernur akan digelar tahun ini.

KPU Provinsi DKI Jakarta, kata Husin harus memperhatikan fenomena ini. “Ini harus jadi perhatian KPUD untuk meningkatkan sosialisasi. Karena bila terus dibiarkan, dikhawatirkan pemilih golput tinggi,” katanya.

Husin merujuk tingkat keikutsertaan warga pada Pilkada 2007 hanya 67 persen. Jumlah itu menurun pada pilpres 2009 yang hanya diikuti oleh sekitar 60 persen warga Jakarta. “Jangan sampai terus berkurang,” katanya.

Apalagi, kata dia, dari 42,76 persen warga yang mengikuti perkembangan perpolitikan di Jakarta, sebagian bersar merupakan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. “Kami justru melihat keikutsertaan warga untuk pilgub lebih besar dari masyarakat kelas menengah kebawah,” katanya.

Namun, kata dia, tingkat partisipasi publik diperkirakan tinggi. Dari survei itu, 65,66 persen ingin berpartisipasi dalam pilgub. Alasan responden juga kuat. Sebanyak 42,21 persen menyadari bahwa memilih adalah kewajiban warga yang harus digunakan.

Survei ini dilakukan selama 26 Desember 2011 – 15 Januari 2012. Ada 1.250 responden yang tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten di Jakarta yang diikutsertakan dalam survei ini. Responden berusia 16 tahun keatas dan berasal dari berbagai kalangan. “Latar belakangnya ada yang dari PNS, Pegawai Swasta, wiraswasta, pemilih pemula seperti mahasiswa, pedagang kecil. Ini sudah mengikuti kaidah ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. Metode yang dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner.

Dihubungi terpisah, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah mengatakan pihaknya baru akan melakukan sosialisasi secara masif menggunakan semua saluran media. “Sekarang sedang persiapan,” katanya. Menurut dia, saat Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mendatangi warga untuk pemutakhiran data," ujarnya. Dengan cara itu, kata dia, secara otomatis masyarakat akan tahu bahwa tahun ini adalah tahun pemilukada.

AMANDRA MUSTIKA MEGARANI