Jusuf Kalla. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Topik
JK: Pemerintah Terlalu Panjang Majelis Taklim
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai pemerintah terlalu lamban dalam memutuskan kebijakan energi. "Terlalu panjang majelis taklimnya," katanya mengomentari belum jelasnya kebijakan energi, Kamis, 2 Februari 2012.
Ia menilai rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan menaikkan tarif dasar listrik sudah terlalu lama dikaji semenjak tahun lalu. Tapi hingga kini belum ada realisasinya.
Rencana pembatasan BBM juga dinilai Kalla sulit untuk dilakukan. "Mau bagaimana pengawasannya? Menterinya mau turun langsung?"
Karena itu, ia lebih mendukung rencana menaikkan harga BBM karena pada akhirnya masyarakat pasti dapat menyesuaikan diri. Apalagi sudah terbukti empat tahun lalu ketika harga Premium dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, masyarakat tidak bergejolak. "Waktu itu masyarakat tidak ada marah-marah."
Sebaliknya, bila masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan harga BBM, pasti akan berupaya mengurangi perjalanan. "Ekonomi itu kan soal pilihan. Apa pun keputusan pemerintah, pasti memiliki dampak tersendiri,” kata Kalla.
Keputusan ini pula yang menurut dia bakal menentukan masa depan pembangunan. “Kalau tidak naik, kita akan kehilangan kesempatan untuk pembangunan berbagai infrastruktur.”
SUBKHAN





