PKS Masih Kecewa Berat dengan Kocok Ulang Kabinet

TEMPO.CO, Bandung - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, partainya masih mempersoalkan pengurangan jatah menteri dalam kabinet. ”Ya, kader-kader partai dan pengurus-pengurus daerah, bahkan Majelis Syuro barang tentu mempersoalkan masalah itu,” katanya di Bandung, Jumat, 3 Februari 2012. 

Menurut Lutfhi, partainya masih mempersoalkan penyebab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi jatah menteri PKS yang tercantum dalam kontrak koalisi 4 kursi, yang kini hanya 3 kursi. ”Sampai sekarang masih mereka persoalkan, dan apa yang membuat SBY mengurangi komitmennya pada PKS, dalam hal jumlah kementerian yang telah disepakati,” katanya. 

Soal ini, papar Luthfi, dinilai sebagai pengurangan komitmen. ”Pengurangan komitmen itu sudah barang tentu akan berdampak pada pengurangan komitmen kami juga. Jadi komitmen sana berkurang, komitmen sini pun berkurang terhadap kebersamaan koalisi,” katanya. 

Namun, Luthfi meminta agar semua kritik yang dilontarkan PKS pada pemerintah jangan dianggap sebagai PKS bandel. Dia meminta, agar dibedakan dengan sikap PKS yang kritis soal sejumlah hal yang berkaitan dengan dugaan tindak korupsi. ”Saya rasa kalau mengkritik tindak korupsi itu kewajiban institusi, kewajiban konstitusi, dan kewajiban berbangsa dan bernegara, apakah itu dianggap bandel,” katanya. 

Dia mencontohkan sikap keras PKS terhadap isu bail-out Bank Century serta soal mafia pajak. “PKS sedang menjalankan kewajiban konstitusinya untuk menangkap fenomena atau indikasi adanya korupsi,” kata Luthfi. ”Kalau itu dianggap sebagai langkah bandel, saya rasa yang membuat stigma itu harus membaca ulang tentang ketatanegaraan kita.”

”Justru mereka-mereka yang menganggap keutuhan koalisi ini sama dengan harus melakukan pembiaran terhadap korupsi dan pencurian harta negara, itu tidak termasuk dalam kesepakatan (koalisi),” kata Luthfi. 

Luthfi mengatakan, dalam kontrak koalisi, Presiden SBY memberikan panggung yang proporsional untuk membenahi sistem pemerintahan. ”Kita berkoalisi untu membangun negara, PKS berkoalisi untuk membangun negara dan sistem pemerintahan, PKS tidak berkoalisi untuk mencuri uang negara dan tidak untuk merusak tatanan dan tata kelola pemerintahan yang ada,” katanya. ”Apakah ini dikategorikan bandel?”

Lutfhi mengatakan, belum semua kesepakatan dalam kontrak koalisi itu sudah dipenuhi Presiden SBY. Soal rincinya, dia menolak membeberkan, dengan alasan cukup menyampaikannya langsung pada Presiden SBY. ”Kita sampaikan langsung pada mitra koalisi agar langkah-langkahnya konstruktif,” katanya.

Luthfi mengatakan, kontrak politik koalisi itu diteken dengan sejumlah persyaratan. ”Sepanjang seluruh konten dari apa yang ada di dalam kontrak politik itu dijalankan, maka tidak ada konsideran bagi kita untuk tidak bersama koalisi,” katanya. 

Soal nasib PKS dalam koalisi usai kocok ulang kabinet, papar Lutfhi, hingga saat ini belum diputuskan. ”Forum membahas koalisi itu adanya di Majelis Syuro dan (rapat) Majelis Syuro akan diselenggarakan di Medan (bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional Maret nanti),” kata Lutfhi. 

AHMAD FIKRI