Pemerintah Diminta Ajukan Tambahan Subsidi Listrik  

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasi mengatakan pemerintah sebaiknya mengusulkan penambahan subsidi bahan bakar minyak dan listrik pada APBN Perubahan 2012. “Penambahan subsidi itu keharusan,” katanya saat dihubungi, Jumat 3 Februari 2012.

Politikus Demokrat tersebut juga menyetujui pemerintah mempercepat usulan APBN Perubahan 2012. Dia mengaku menyetujui usulan pemerintah yang meminta Dewan tidak mengatur harga bahan bakar minyak dan listrik diatur dalam Undang-Undang.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan Dewan hanya menetapkan nilai subsidi dan volume konsumsi bahan bakar minyak. “Itu lebih baik,” kata Achsanul. Dewan tidak perlu membahas hal-hal teknis yang menjadi kewenangan pemerintah.

Menurut Achsanul kewajiban pemerintah adalah menyampaikan roadmap kebijakan subsidi listrik dan BBM. Kerangka ini, akan menjadi acuan Dewan untuk menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. “Pemerintah harus konsisten,” katanya.

Anggota Komisi Keuangan Arif Budimanta tidak setuju dengan usulan Menteri Agus. Menurut dia harga bahan bakar minyak merupakan bagian terpenting untuk menjaga stabilitas harga. “Harus diatur dalam Undang-Undang,” katanya.

Arif menilai pembengkakan subsidi energi diakibatkan pemerintah yang tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan energi seperti mencari sumber energi baru, energi tarbaurka. “Pemerintah sekarang sudah berjalan lebih dari tujuah tahun seharusnya cukup untuk melihat dampak kebijakan energi,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menilai subsidi membengkak disebabkan adanya kebocoran bahan bakar minyak. “Jadi ini akibat kinerja pemerintah yang kurang konsisten,” katanya. Dalam usulan APBN Perubahan, lanjut Arif, PDI Perjuangan memilih untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak dan listrik. “Pemerintah jangan anti subsidi,” katanya.

AKBAR TRI KURNIAWAN