DPR Rekomendasi BRTI Jadi Badan Independen

TEMPO.CO, Jakarta- Panitia Kerja Pencurian Pulsa Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses sidangnya akan merancang rekomendasi reformasi total pada sistem telekomunikasi. Salah satunya adalah menjadikan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesiasebagai badan nonpemerintah.

“Harusnya independen, jangan termasuk dalam badan pemerintah,” kata Anggota Panitia Kerja Pencurian Pulsa dari Komisi I DPR RI, Effendi Choiri saat dihubungi, Minggu, 5 Februari 2012. Ia juga menyatakan, BRTI harusnya berdiri sendiri seperti DPR RI karena masuk ke dalam ranah publik.

Selain usaha untuk menjadikan BRTI sebagai badan independen, Panja juga akan mengusulkan sejumlah revisi regulasi, aturan dan pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam industri telekomunikasi. “Munculnya kasus ini dipertanyakan bagaimana regulasi dan pengawasan dari BRTI selama ini?” kata dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Juru Bicaranya, Gatot S Dewo Broto menyatakan, Kemenkominfo dan BRTI akan memperhatikan semua rekomendasi dari Panja Pencurian Pulsa. Gatot menyatakan, revisi memang perlu dilakukan agar pemerintah menjadi lebih baik.

Soal usul BRTI menjadi badan independen, Gatot menyatakan pelaksanaan BRTI selama ini didasarkan pada Undang-Undang Telekomunikasi. Oleh karena itu, menurut Gatot, Panja harus terlebih dulu merevisi sejumlah undang-undang.

BRTI sendiri, menurut Choiri, harus bertanggung jawab dalam kasus pencurian pulsa. Dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 01 tahun 2009 ini, BRTI  bertanggung jawab pada bisnis CP ini sebagai regulator. BRTI bersalah karena lalai menjalankan Pasal 2 yaitu pendaftaran CP.

Sebelumnya pernah terungkap, ada sekitar 400 content provider yang bekerja sama dengan operator di Indonesia. Tapi hanya 205 content provider yang terdaftar di BRTI. Terhadap perusahaan content provider yang tidak terdaftar ini, BRTI juga dinilai lambat untuk melakukan pencabutan sehingga terlebih dahulu merugikan masyarakat dengan melakukan penyedotan pulsa.

FRANSISCO ROSARIANS