Dita Indah Sari: Sejahtera Buruh Bukan Hanya Upah  

TEMPO.CO, Jakarta- Keinginan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan tak semata-mata digambarkan melalui upah minimum. Staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari menyatakan bahwa memang tidak dapat dimungkiri Indonesia merupakan negara dengan ekonomi berbiaya tinggi.

"Sudah saatnya ada pembicaraan lintas kementerian agar produksi bisa lebih efisien," kata Dita dalam diskusi Polemik dengan tema "Buruh Mengeluh" di Warung Daun, Cikini, Sabtu 4 Februari 2012. Menurutnya, biaya produksi meningkat jauh tinggi akibat infrastruktur yang tidak baik, tingkat suku bunga yang juga tinggi, serta ada banyak pungutan liar yang terjadi di dalam kegiatan produksi.

Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, menyatakan dari penelitiannya hampir seluruh instansi terdapat beban biaya suap. "Dengan begitu pengusaha sulit memenuhi kebutuhan buruh karena beban ini," katanya. Menurutnya, untuk bisa menemukan solusi seperti itu harus dicari betul akar permasalahannya.

M. Iqbal, Presiden KPSI/ FSPMI, menyatakan memang seharusnya ada mekanisme penghitungan upah agar pengusaha bisa melakukan penyesuaian dengan skala upah. "Pengusaha kecil pasti tidak mau mengikuti upah minimum karena tidak bisa," ujarnya.

Selain itu, Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo, Antony Hilman, menilai masalah kebijakan juga menjadi permasalahan bagi penghitungan upah buruh ini. "Kalau upah minimum naik tinggi, adakah pemerintah mau menanggung biaya pesangon," katanya. Dia menyatakan buruh dan pengusaha sama-sama menjadi korban.

EZTHER LASTANIA