DPR Teliti Calon Anggota KPU Titipan Asing  

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat akan memverifikasi dugaan adanya titipan asing dalam proses seleksi anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Komisi akan meminta penjelasan kepada Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu mengenai hasil seleksi yang sedang dilaksanakan.

"Kami perlu mendapat penjelasan hasil tahapan," kata anggota Komisi Pemerintahan, Taufiq Hidayat, saat ditemui di gedung DPR, Selasa, 7 Februari 2012. Penjelasan ini bertujuan untuk menyesuaikan metode penilaian dengan nama-nama yang lolos seleksi.

Dari pertemuan awal, kata Taufiq, panitia seleksi pernah menjelaskan mengenai metode penilaian dan bagaimana aplikasinya. Menurut Taufiq, pihaknya perlu tahu mengenai proses yang sudah berjalan. "Tanpa bermaksud untuk berburuk sangka," katanya.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, pihaknya akan melakukan verifikasi mengenai dugaan adanya calon titipan asing. Dia mengetahui calon yang berasal dari kalangan organisasi nonpemerintah banyak menerima bantuan dana dari luar negeri. Namun, kata dia, "Tentu tidak semudah mencap agen asing." Komisi Pemerintahan memiliki metode tersendiri untuk menelusuri rekam jejak setiap calon.

Tak hanya itu, Taufiq menyatakan akan melihat proporsi latar belakang calon-calon yang lolos seleksi. Misalnya, calon yang berlatar belakang akademik dia yakini pasti memiliki kapasitas dalam kepemiluan. "Tetapi apakah mereka punya kemampuan kepemimpinan?"

Anggota KPU Provinsi juga akan ditelisik rekam jejaknya selama menjadi penyelenggara pemilu. Sedangkan untuk aktivis organisasi nonpemerintah akan dipertimbangkan kontribusi mereka dalam pembangunan demokrasi dan reformasi birokrasi.

Penelusuran terhadap hubungan calon dengan donor asing juga diungkapkan politikus PDI Perjuangan, Arif Wibowo. "Kami akan telisik lebih dalam rekam jejak calon," kata Arif. Dari penelusuran itu dia berharap hubungan antara calon dengan donor terbuka dengan jelas.

Arif menyatakan, kepentingan utama dalam pemilihan umum adalah kedaulatan bangsa. Namun, Arif menegaskan, di luar kemandirian kerja sama dengan pihak luar tetap terbuka. "Pemilu harus mencerminkan bangsa yang berdaulat," kata Arif.

I WAYAN AGUS PURNOMO