Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Barkah Patimahu memaparkan hasil survei LSI mengenai turunnya dukungan masyarakat kepada partai Demokrat di Jakarta, Minggu (5/2). Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat semakin turun sejak mencuatnya kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games yang menyeret sejumlah nama kader partai biru itu. ANTARA/M Agung Rajasa
Topik
Partai Demokrat Segera Pecat Kader Bermasalah
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat T.B. Silalahi memastikan partainya akan memecat sejumlah pengurus dan kader bermasalah dalam waktu dekat. Silalahi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat Demokrat berisi nama-nama kader yang layak dipecat. "Sudah kami kasih surat kepada DPP, ya, beberapa orang yang harus ditindak," kata Silalahi di Jakarta kemarin.
Kini, kata dia, bola ada di tangan DPP untuk menindaklanjutinya. Dewan Kehormatan memberi waktu tujuh hari untuk memprosesnya. Jika tidak, kata T.B. Silalahi, Dewan Kehormatan akan mengambil langkah sendiri. "Tapi disarankan, dilaksanakanlah keputusan itu," ujarnya.
Ia yakin Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum akan melaksanakan rekomendasi. Anas, kata dia, tidak mungkin melawan apa keputusan Dewan Kehormatan, apalagi rekomendasi itu diyakini akan menyelamatkan partai.
Ditanya siapa-siapa saja yang masuk dalam rekomendasi itu, Silalahi menutup rapat mulutnya. Ketua Komisi Pengawas Demokrat ini pun enggan menjawab kapan surat keputusan pemberhentian Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Angelina Sondakh akan dikeluarkan.
Sebelumnya, santer dikabarkan surat pemecatan tersangka kasus suap Wisma Atlet Jakabaring itu sudah ditandatangani Dewan Kehormatan. "Silakan ditanya ke Andi Nurpati (Ketua DPP Demokrat Bidang Komunikasi Publik)," kata Silalahi.
Silalahi juga mengungkapkan, Komisi Pengawas telah memanggil beberapa kader bermasalah, baik dalam kaitan dengan kisruh pendapat mengenai hasil rapat Dewan Pembina di Kemayoran, dugaan politik uang, maupun sanksi Badan Kehormatan DPR terhadap legislator karena masalah rumah tangga. "Kemarin (Kamis, 9 Februari 2012) kami sudah panggil," kata dia.
Menurut pensiunan Letnan Jenderal TNI ini, yang dipanggil antara lain anggota Dewan Pembina Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, dan anggota Komisi Hukum DPR, Ruhut Sitompul.
Adjeng dianggap membocorkan adanya upaya pencopotan Anas. "Itu sudah saya tanya, dan Ibu Adjeng bilang, ''Saya keliru. Kalau salah, saya minta maaf''," kata Silalahi. Adapun Ruhut dipanggil tidak hanya dalam kaitan dengan omongannya di media, tapi juga soal sanksi Badan Kehormatan DPR.
Selasa, 7 Februari lalu, Ruhut kena sanksi karena terbukti menelantarkan istri pertamanya, Anna Rudhiantiana Legawati--walau belum jelas sanksi apa yang akan diterapkan.
Ruhut Sitompul membantah kabar mendapat hukuman dari partainya. Adjeng juga membantah tudingan membocorkan rahasia partai. "Memang apa yang saya langgar? Saya tidak pernah membocorkan hasil rapat apa pun," ujarnya.
ARYANI KRISTANTI | NUR ALFIYAH | DIMAS SIREGAR | AGUSSUP
Berita Terkait:
TPF Demokrat Soal Wisma Atlet Dianggap Akal-akalan
Demokrat Resah, Popularitas Partai Jeblok
Pendiri: Kongres Demokrat Berseliweran Dollar
Gara-gara Badai Demokrat, SBY Kebanjiran SMS
Badai Politik Guncang Demokrat





