16 Kartu Khusus DPR ke Penjara Tak Berlaku Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin menyatakan 16 kartu akses Komisi Hukum DPR ke lembaga pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku lagi. "Tidak berlaku lagi," kata Amir sebelum menghadiri rapat kerja di gedung DPR, Senin, 13 Februari 2012.

Meskipun 16 kartu ini sudah dinyatakan tidak berlaku, Amir memberikan akses kepada semua anggota Komisi Hukum untuk melakukan fungsi pengawasan. "Bebas berkunjung kapan saja," ujar Amir.

Dia menegaskan, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi Hukum DPR harus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. "Agar hasil dan tujuannya jelas," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM memergoki pertemuan Muhammad Nasir bersama dua pengacara, yakni Djufri Taufik dan Arief Rahman, dengan Nazaruddin, Rabu pekan lalu. Pertemuan terjadi di ruang Kepala Keamanan Rutan Cipinang pada pukul 23.00 WIB.

Nasir adalah anggota Komisi Hukum DPR yang juga merupakan kakak kandung Nazaruddin. Dia pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Wisma Atlet. Sedangkan Djufri mengklaim sebagai pengacara Nazaruddin sejak Oktober 2011 lalu.

Akibat pertemuan ini, Kementerian Hukum dan HAM mencopot empat pejabat karena dianggap bertanggung jawab. Keempat pejabat itu adalah Kepala Kantor Hukum dan HAM DKI Jakarta Taswem Tarib, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jakarta Haviludin, Kepala Rumah Tahanan Cipinang Suharman, dan Kepala Pengamanan Rutan Cipinang Fonika Affandi.

I WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terkait
Blakblakan Nasir: Nyawa pun Saya Kasih untuk Nazar
KPK Serius Sikapi Nazar-Nasir Ketemu di Rutan
Alasan Patrialis ''Bikin'' Kartu Akses Khusus DPR di Penjara
Tak Ada Kartu Khusus DPR Kunjungi Lapas
Nasir Ketemu Nazaruddin, Petugas LP Diinterogasi
M. Nasir Bisa Jadi Saksi Kasus Istri Nazaruddin
Menteri Amir: Nasir Tak Punya Kartu Khusus
Gambar CCTV Pertemuan Nazar-Nasir di Cipinang
Ada Apa di Balik Pertemuan Rahasia Nazar-Nasir?
Temui Nazar di Penjara, Nasir Terancam Sanksi