Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Satu Hari tanpa Nasi di Depok Dikecam  

image-gnews
TEMPO/ Nita Dian
TEMPO/ Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Pemerintah Kota Depok tentang One Day No Rice (Satu Hari Tanpa Nasi) dikecam berbagai pihak. Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Bambang Wibawarta mengatakan program tersebut terlalu instan dan tidak efektif.

Menurut Bambang, program Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail itu akan berdampak buruk di masyarakat. "Seharusnya mereka melakukan survei dulu, siap tidak makanan pengganti seperti singkong dikonsumsi masyarakat," katanya, Rabu, 15 Februari 2012.

Bambang mengatakan program yang baru diberlakukan pada Selasa, 14 Februari 2012 itu harus dipersiapkan dengan baik sebelum dijalankan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti mempersiapkan makanan pengganti, sosialisasi yang massif, dan perhitungan gizi. "Saya tidak yakin Pemkot Depok sudah melakukannya. Program itu tidak efektif," katanya.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 010/26-UM yang dikeluarkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Depok tentang One Day No Rice (Satu Hari Tanpa Nasi). Larangan ini berlaku para pengelola kantin di instansi pemerintah.

Kendala yang ada di depan mata, kata Bambang, adalah pola pikir dan budaya masyarakat kita yang sudah terbiasa makan nasi. Masyarakat akan kaget jika harus dipaksa mengkonsumsi yang lain. "Pola pikir kita sudah begitu. Kalau tidak makan nasi, ya belum makan," katanya.

Kritik juga datang dari LSM Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok). Koordinator Kapok Kasno mengatakan kebijakan tersebut sangat konyol. Apalagi, kata dia, ada poin yang menyatakan penjual nasi tidak boleh naik-turun lewat lift saat mengantar nasi ke ruang instansi pemerintahan dengan alasan menghemat listrik. "Kebijakan itu sangat konyol dan mengada-ada," katanya.

Kasno mengatakan tidak mungkin pengantar makanan ke lantai lima Pemkot harus jalan kaki, sementara para pegawai dengan seenaknya naik turun naik lift. "Apa mereka tidak berkaca dan tidak tahu diri bahwa mereka yang boros," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Kasno, kebijakan itu sangat diskriminatif. Hal itu akan merugikan para pedagang kecil di lingkungan Pemerintah Kota Depok. "Padahal, mereka yang bertahun-tahun mengisi perut para pegawai negeri sipil," katanya.

Kepala Subbagian Humas Pemerintah Kota Depok Derico mengatakan peraturan itu diterbitkan karena produksi beras di wilayah Depok sangat minim. Oleh karena itu, kata dia, konsumsi beras perlu diminimalisasi. "Pemkot Depok ingin mengalihkan konsumsi beras ke makanan pengganti," katanya.

Menurut Derico, surat edaran tersebut baru dilakukan di tataran aparatur Pemerintah Kota Depok. Sifatnya tidak memaksa dan sanksi pun belum ada karena masih bersifat internal. "Yang penting kesadaran dulu. Mereka akan mengerti jika sudah tahu tujuannya," katanya.

Derico mengatakan pemerintah perlu menerapkan aturan ini untuk melindungi ketahanan pangan masyarakat Depok. Alasannya, jika harga beras naik, maka harga bahan pangan juga akan ikut naik. "Penjual nasi juga sudah kami kumpulkan. Tidak sampai rugilah mereka," katanya.

ILHAM TIRTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendag Jamin Bulog Tetap Serap Gabah dari Petani

27 Februari 2018

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek beras medium di gudang Perum Bulog, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Mendag Jamin Bulog Tetap Serap Gabah dari Petani

Menteri Perdagangan mengatakan Bulog pasti menyerap gabah petani.


Bulog Diminta Serap Gabah dan Beras Petani Saat Panen Raya

15 Januari 2018

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengecek beras medium di gudang Perum Bulog, Jakarta, 9 Januari 2018. TEMPO/Tony Hartawan
Bulog Diminta Serap Gabah dan Beras Petani Saat Panen Raya

Pemerintah meminta Bulog menyerap beras dan gabah petani pada panen raya.


Harga Beras Melambung Tinggi, Mendag Gelar Rapat Mendadak

11 Januari 2018

Pedagang beras medium di pasar beras di Pasar Santa, Jakarta, 10 Januari 2018. Tempo/Tony Hartawan
Harga Beras Melambung Tinggi, Mendag Gelar Rapat Mendadak

Kemendag memanggil Aprindo dan distributor untuk membahas kenaikan harga beras.


Kementan Bantah Stok Beras Kosong

4 Januari 2018

Ilustrasi beras putih. shutterstock.com
Kementan Bantah Stok Beras Kosong

Kementerian Pertanian menilai produksi Beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak perlu impor.


Surplus 300 Ribu Ton Beras Kalbar akan Diekspor ke Malaysia

13 Oktober 2017

Petani menjemur gabah di Desa Bojongkunci, Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung, Selasa (5/12). Pemerintah menyatakan Indonesia tahun ini surplus beras 3 juta ton. Diprediksikan nilai ekspor beras meningkat sampai 100% tahun ini. TEMPO/Prima Mulia
Surplus 300 Ribu Ton Beras Kalbar akan Diekspor ke Malaysia

Indonesia akan mengekspor beras untuk Malaysia mulai tahun depan.


Toko Tani Indonesia Jual Beras Murah, Hanya Rp 8 Ribu Per Kg

4 Oktober 2017

Pekerja tengah mengangkut beras di gudang beras kawasan Mardani, Jakarta, 26 Juli 2017. Harga acuan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan berlaku untuk semua jenis beras, baik medium maupun premium. Tempo/Tony Hartawan
Toko Tani Indonesia Jual Beras Murah, Hanya Rp 8 Ribu Per Kg

Toko Tani Indonesia menjual beras dengan harga murah untuk menjawab kelangkaan pangan.


HET Berlaku, Stok Beras Medium di Pasar Induk Cipinang Langka

25 September 2017

Pemerintah Diminta Samakan Standar Kualitas Beras
HET Berlaku, Stok Beras Medium di Pasar Induk Cipinang Langka

Beras medium disebut mulai langka semenjak harga eceran tertinggi ditetapkan pemerintah.


Menteri Amran Klaim Penerapan HET Beras Berhasil

24 September 2017

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman seusai pengukuhan DPP Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia 2017-2022 di Kementerian Pertanian, 21 Agustus 2017. Tempo/M Hendartyo Hanggi W
Menteri Amran Klaim Penerapan HET Beras Berhasil

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim penerapan Harga Eceran Tertinggi beras sejauh ini bebas dari reaksi keras dan gangguan.


Tolak Harga Eceran, Pedagang Beras Cipinang Ancam Unjuk Rasa  

5 September 2017

Ilustrasi beras putih. shutterstock.com
Tolak Harga Eceran, Pedagang Beras Cipinang Ancam Unjuk Rasa  

Pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang berencana menyampaikan keluhannya terhadap pemerintah atas penetapan harga eceran tertinggi beras.


BPS: Agustus 2017, Harga Gabah Kering Kembali Naik

4 September 2017

Petani menjemur gabah di daerah terdampak genangan Waduk Jatigede, Desa Cibogo, Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, 7 Agustus 2015. Kemarau panjang akibat dampak El Nino diprediksikan bakal mempengaruhi stok beras di masa paceklik di awal tahun depan. Idealnya Bulog memiliki stok 2,5 juta ton beras pada akhir tahun. TEMPO/Prima Mulia
BPS: Agustus 2017, Harga Gabah Kering Kembali Naik

Kenaikan harga gabah kering panen dan gabah kering giling terjadi di tingkat petani maupun di penggilingan.