Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek MP3EI Dituding Abaikan Pertanian

image-gnews
Menteri BUMN Dahlan Iskan (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (2 kiri) dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung (kiri) dan moderator saat seminar rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2012 di Jambi, Rabu (8/2). Pertemuan tersebut menyoroti kemajuan Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) termasuk di wilayah Sumatera dan khususnya Jambi. ANTARA/Andika Wahyu
Menteri BUMN Dahlan Iskan (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (2 kiri) dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung (kiri) dan moderator saat seminar rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2012 di Jambi, Rabu (8/2). Pertemuan tersebut menyoroti kemajuan Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) termasuk di wilayah Sumatera dan khususnya Jambi. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintah dinilai memberikan ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, khususnya lewat instrumen liberalisasi perdagangan.

Sebaliknya, pembangunan MP3EI melalui pembagian koridor berdasarkan pulau menimbulkan kekacauan potensi daerah masing-masing dan mengesampingkan sektor lain, terutama pertanian.

“Misalnya Jawa, fokus ke industri dan jasa. Bagaimana dengan pertanian? Padahal di luar Jawa belum tentu cocok untuk lahan pertanian,” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Infrastruktur yang dibangun dalam program MP3EI juga dinilai lebih banyak melayani kepentingan sektor industri atau jasa dan cenderung mengabaikan sektor pertanian, seperti pembangunan irigasi, bendungan, maupun jalan desa.

MP3EI merupakan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah yang dibagi menjadi enam koridor ekonomi. Pada pelaksanaannya, MP3EI dinilai akan berdampak buruk terhadap pertanahan di wilayah Indonesia. Karena itu, MP3EI dinilai dapat merugikan rakyat sendiri.

Fadhil yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, dari sisi investasi, sektor pertanian belum begitu dilirik oleh para pemodal. Karena itulah, perlu adanya insentif untuk mengembangkan investasi sektor pertanian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Luas lahan pertanian Indonesia sebesar 7,75 juta hektare dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Luas pertanian Indonesia hanya seperempat dari luas lahan pertanian Thailand yang sebesar 31,84 juta hektare, padahal penduduknya hanya 61 juta jiwa.

“Secara umum, terdapat kecenderungan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian di beberapa negara. Persoalannya, ada negara yang mampu menggeser tenaga kerja ke sektor industri, seperti Cina dan Malaysia, namun ada juga yang justru menggeser tenaga kerja ke sektor informal,” tuturnya.

Fadhil mengatakan perlu keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian dalam pembangunan, mengingat konsentrasi tenaga kerja di sektor ini cukup besar. “Sekitar 39,33 juta orang,” ujarnya. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri sebesar 14,54 juta orang dan sektor perdagangan sebesar 23,40 juta orang.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

15 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

3 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

48 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

55 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

56 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?


Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian dengan smart farming. Bagaimana strateginya?