TEMPO.CO, Jayapura - Ribuan warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat menduduki gedung Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura, Senin, 20 Februari 2012. Pengunjuk rasa menuntut referendum dan meminta pencabutan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
“Kami bukan mau UP4B, kami bukan mau otonomi khusus, kami mau referendum,” kata Mako Tabuni, juru bicara Komite Nasional, Senin, 20 Februari 2012.
Ia mengatakan, kemerdekaan bagi Papua adalah harga mati. Otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah gagal menyejahterakan rakyat Papua. “Otsus gagal. Unit itu juga tidak akan berhasil. Itu hanya gula-gula politik Jakarta bagi Papua,” katanya.
Ribuan demonstran berjalan kaki dari Waena hingga Kotaraja, ke gedung Majelis Rakyat Papua. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Referendum". Massa juga menyerukan "Papua" dan disambut dengan teriakan "Merdeka". “Indonesia telah gagal. Hari ini kita buktikan bahwa rakyat Papua ingin merdeka di tanahnya sendiri,” kata Alfius, seorang demonstran.
Dari pantauan Tempo, sedikitnya dua truk polisi mengawal aksi damai tersebut. Akibat aksi unjuk rasa ini, jalan utama Sentani-Jayapura macet total. Sejumlah pertokoan dan stasiun pengisian bahan bakar tutup. “Ya, takut kalau terjadi apa-apa saja, jadi kita tutup,” kata Marni, seorang pemilik toko.
Setiba di gedung MRP, massa sempat berarak menggunakan motor mengelilingi kantor majelis. Namun, tidak ada seorang pun anggota MRP yang datang menemui demonstran.
Hingga berita ini diturunkan, pendemo masih membanjiri halaman gedung MRP. “Amanlah, tidak anarkis, kita turunkan seratus personil untuk mengamankan massa,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, Ajun Komisaris Besar Polisi Alfred Papare.
JERRY OMONA
