TEMPO.CO , Surabaya--Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemerintah tidak berdaya dalam menyelesaikan masalah organisasi kemasyarakatan anarkistis. Akibatnya, masyarakat bertindak sendiri-sendiri dengan maraknya fenomena penolakan terhadap ormas itu di berbagai daerah.
"Negara tidak berdaya, tidak hadir, karena sudah kaku hatinya untuk bergerak dan bertindak," kata Din di kantor Muhammadiyah, Jawa Timur, Minggu 19 Februari 2012.
Menurut Din, mendirikan ormas merupakan hak asasi setiap warga negara. Namun ormas yang selalu berbuat anarkistis dalam memaksakan kehendak harus segera ditertibkan dan dibubarkan.
Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay melontarkan kritik terhadap Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, umat Islam tidak boleh melakukan kekerasan, meski untuk menegakkan kebenaran. Dikatakan Saleh, masyarakat mengharapkan ada aturan tentang pembubaran ormas anarkistis. Itu diharapkan tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.
Sementara itu, di Sulawesi Utara, Himpunan Organisasi Massa dan Organisasi Agama se-Sulawesi Utara menyatakan akan menghadang kedatangan FPI ke wilayah mereka.
Penolakan dan rencana penghadangan itu dilakukan jika FPI berniat masuk mendirikan organisasinya di Sulawesi Utara. "Ada ketakutan jika kedatangan FPI justru hanya akan membuat toleransi antarumat beragama terganggu," kata Joppie Worek, perwakilan Forum Peduli Tanah Adat Minahasa.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yang juga Menteri Agama, Suryadharma Ali, menyatakan siap merangkul FPI. PPP siap mengajak FPI menggunakan jalur-jalur resmi dalam menyuarakan aspirasinya melalui partai dakwah. "PPP tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun, dengan alasan apa pun, termasuk atas nama agama," ujar Suryadharma kepada wartawan seusai acara peringatan hari lahir PPP di Istora Senayan, Ahad, 19 Februari 2012.
Sebagai Menteri Agama, Surya mengaku sudah berkali-kali mengajak FPI mengubah gaya dakwahnya yang berkesan keras dan tanpa kompromi. FPI, kata dia, sebaiknya meninggalkan gaya jalanan yang kerap membuat bentrokan. "Karena gaya seperti itu sangat mudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan lainnya," ujarnya.
Sebelumnya, anggota staf bidang hukum FPI, Hasbi Ibrohim, mengklaim media massa cenderung mendorong citra negatif terhadap mereka. "Media cuma gambarkan FPI dalam kekerasan, tapi untuk kegiatan sosial yang kami lakukan tidak ada," katanya.
FATKHURROHMAN TAUFIQ | ISA ANSHAR JUSUF | FEBRIYAN | RUSMAN PARAQBUEQ | EZTHER LAZTANIA
Berita lain:
MK Bisa Memutuskan Pembubaran Ormas
Ansor dan Banser Desak FPI Dibubarkan
Dipertimbangkan, Membubarkan Ormas Melalui Pengadilan
Infografis: Sepak Terjang FPI
FPI Anggap Media Pendorong Citra Negatif
Aksi Anarkistis FPI Terjadi Lima Provinsi
